ORBITINDONESIA.COM — Bagi sebagian orang, bangunan sekolah mungkin hanyalah tumpukan beton dan kayu, berdiri kaku dengan papan nama di depannya.

Tapi di sudut-sudut negeri ini, di tempat yang bahkan Google Maps pun kadang kesulitan menjangkaunya, kehadiran sebuah gedung sekolah bisa menjadi titik balik kehidupan. Bukan hanya bagi seorang anak, tapi juga bagi sebuah komunitas, bahkan bangsa.

Inilah yang sedang diperjuangkan pemerintah melalui program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif lintas kementerian yang menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan didukung penuh oleh Kementerian Sosial serta pemerintah daerah, Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab ketimpangan akses pendidikan yang selama ini menghantui negeri seluas ini. Tak hanya di desa terpencil, tapi juga di gang-gang kota yang sesak dan terlupakan.

Baca Juga: Dari Sekolah Rakyat ke SPPG: PU Lanjutkan Dukungan untuk Akses Sosial

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang membangun ruang belajar, tetapi juga membangun masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo, dengan mata yang tampak menyimpan kegigihan.

Dari 167 usulan lokasi, 50 sekolah telah lolos verifikasi teknis, dan kini 49 di antaranya didanai APBN, sementara satu lainnya melalui APBD. Masih ada sembilan sekolah lagi yang tengah dalam tahap persiapan pembangunan. Semua itu dikejar agar bisa rampung sebelum tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai.

Dan nyatanya, pembangunan berjalan cepat dan tepat. Hingga awal Agustus 2025, progres fisik telah mencapai 60,93%, sebuah angka yang menggambarkan bukan hanya efisiensi, tapi juga keseriusan.

Namun lebih dari angka-angka itu, ada cerita yang jauh lebih menyentuh: anak-anak yang selama ini belajar di gubuk reyot, kini bisa duduk di ruang kelas berubin dan beratap utuh. Mereka yang harus berjalan berkilo-kilo ke sekolah, kini punya ruang belajar di dekat rumah. Mereka yang selama ini tak punya asrama, kini bisa tinggal di tempat yang aman dan layak.

Kementerian PU, lewat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, memastikan bahwa yang dibangun bukan sekadar gedung. Mereka juga menyiapkan asrama, sanitasi, air bersih, listrik, serta meja belajar. Semua dimulai sejak Juni 2025, dengan satu semangat: negara hadir, bukan untuk disanjung, tapi untuk melayani.

Setiap sekolah dirancang menampung 75 hingga 150 siswa, dari jenjang SD hingga SMA. Tapi sekali lagi, angka hanyalah permukaan. Di baliknya, ada mimpi-mimpi kecil yang perlahan berubah menjadi nyata.

Program ini bukan hanya kerja teknis, tapi cermin bahwa jika kementerian dan lembaga bisa bekerja sama dalam harmoni, keajaiban kecil bisa terjadi. Gedung bisa tumbuh, dan bersama itu, harapan pun ikut tumbuh dalam hati anak-anak, para guru, dan seluruh masyarakat.