Tulisan itu tetap relevan, dalam menjelaskan pentingnya membedakan sistem one-tier board dan two-tier board di dunia korporasi dan BUMN di seluruh dunia.

Esai itu juga tetap berlaku untuk membedakan antara komisaris aktif dan pasif, sebagaimana konsekuensi dari sistem tata kelola yang berbeda.

Tentang tantiem untuk komisaris yang diberikan kepada korporasi dalam sistem two tier board, itu adalah perspektif ilmu. Itu memang terjadi di banyak negara.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Siapa Menguasai Energi, Menguasai Peradaban, Politik Energi Abad 21

Tetapi ketika Presiden berkehendak menghapuskan tantiem untuk komisaris dalam mengelola BUMN, sebagai pihak yang ikut membantunya menang dalam Pilpres 2024, dan meyakini aneka gagasan besarnya, tentu saya mematuhinya dan taat.

Perspektif Presiden lewat keputusan Danantara adalah sebuah pilihan, yang juga kuat nilai public interest dan spirit pengabdian.

-000-

Baca Juga: Catatan Denny JA: Indonesia dan Jalan Emas Abad 21

Jakarta, awal Agustus 2025. Di Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan dengan tegas: “Presiden Prabowo Subianto ingin agar para komisaris fokus membenahi manajemen dan keuangan BUMN. Bukan untuk mencari tantiem atau insentif lainnya.”

Pernyataan itu bukan sekadar pesan politik. Ia adalah ikrar moral.

Presiden melihat BUMN sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Minyak, Bisnis, dan Politik di Era Artificial Intelligence

Sewaktu saya duduk di ruang kerja, membaca pernyataan itu, saya terdiam.