UGM, Bareskrim, dan KPU telah menyampaikan klarifikasi terbuka. Sementara tuduhan berasal dari segelintir individu tanpa dasar hukum yang sah.

3. Publik sadar ini isu politik

Sebanyak 64,2% responden percaya isu ini adalah manuver politik menjelang transisi kekuasaan, apalagi setelah Gibran terpilih sebagai wakil presiden. 

Baca Juga: Pengantar Buku Riset Internasional LSI Denny JA: Menentukan Kemajuan Negara Melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan

Bagi mayoritas, isu ini lebih menyerupai alat delegitimasi daripada gugatan integritas.

-000-

Dengan tiga faktor penopang—legacy Jokowi, klarifikasi institusi resmi, dan kesadaran politik publik—tidak mengejutkan jika mayoritas masyarakat menolak mempercayai isu ini.

Baca Juga: LSI Denny JA: Ada Lima Rapor Biru dan Dua Rapor Merah Selama Tujuh Bulan Prabowo–Gibran Memimpin

Bagi mereka, ini hanyalah bagian dari dinamika politik kontemporer.

Bukan ancaman nyata terhadap legitimasi nasional.

Dalam demokrasi yang matang, empati terhadap suara minoritas tetap krusial. Meski mayoritas menolak isu ini, penting memahami keresahan sebagian–bahwa kepercayaan publik tak bergantung hanya pada fakta, tapi juga narasi, dan tinggi rendahnya trust kepada lembaga negara. 

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: 74,6 Persen Publik Tidak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi

Kedepan, perlu dipikirkan upaya perbaikan sistem.  Misalnya penguatan sistem verifikasi ijazah berbasis blockchain, edukasi literasi digital berbasis komunitas, dan reformasi hukum yang menjerat pelaku disinformasi.