ORBITINDONESIA.COM - Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam upaya memberi perlindungan kepada kaum buruh, berharap pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum mengimplementasikan kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL).

Hal itu disampaikan Irham Ali Saifuddin, Presiden K-Sarbumusi NU dalam acara diskusi Forum Keramat yang mengangkat tema “Zero ODOL Policy: Siapa yang Diuntungkan?” yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Untuk itu, mewakili para supir logistik, dia mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan data atau rencana teknokratik plan (pendekatan ilmiah dan analisis mendalam) terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.

Baca Juga: Segudang PR Pembenahan ODOL: Dari Hulu ke Hilir, Indonesia Butuh Roadmap yang Jelas

“Biarkan saja dulu apa yang sudah berjalan saat ini sembari memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Kita harus menggunakan pendekatan just transition atau transisi berkeadilan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Artinya, tidak lantas memukul, mematikan satu pihak ketika ini sudah kita jalankan. Sementara, pada sisi lain kita sebenarnya nggak siap menjalankannya,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, harus ada solusi terhadap dampak yang dimunculkan Zero ODOL itu nantinya. “Artinya, pemerintah harus menyiapkan atau memperbaiki dulu sistem transportasi yang ada saat ini. Begitu juga dari kesiapan masyarakatnya,” katanya.

Jadi, menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan Zero ODOL ini adalah self-reflection terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Termasuk misalnya, apakah pembangunan infrastruktur jalanan itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak.

Baca Juga: Pakar Trubus Rahadiansyah: Roadmap Komprehensif Wajib Disusun Sebelum Terapkan Kebijakan Zero ODOL

“Sebab, kalau dilihat kondisi jalan tol kita saja masih banyak yang berlubang-lubang, bergelombang, dan segala macam. Apalagi di jalan-jalan yang non tol. Nah, ini menjadi tidak adil jika hanya menyalahkan truk-truk ODOL sebagai penyebabnya. Kalau kami melihatnya, justru jalan-jalan yang rusak itu menyebabkan kondisi kesehatan kendaraan itu cepat memburuk,” ucapnya.

Kemudian, dia juga mempertanyakan sistem KIR atau pengujian berkala kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan, apakah itu sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Termasuk kajian makro ekonominya seperti apa, menurut dia, itu juga harus dilakukan kajian secara mendalam.

Sampai sekarang misalnya, dia menuturkan bahwa pemerintah tidak memiliki Truck Identification System, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendata truk secara elektronik.

Baca Juga: Sanksi Tidak Boleh Diskriminatif, ALFI Jakarta Usulkan Roadmap dan Payung Hukum Yang Jelas Sebelum Zero ODOL

“Truk di Indonesia itu berapa banyak sih totalnya? Itu harus benar-benar didata dari plate numbernya. Itu kan  bisa diakses di sistem pemerintah kapan pun. Berapa persen, jenis apa, dan seterusnya,” tukasnya.