ORBITINDONESIA.COM - Otoritas Taliban di Afghanistan pada Ahad, 25 Mei 2025 kembali menolak seruan internasional untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dengan dalih bahwa negara tersebut hanya akan mengikuti kehendak rakyat.

"Rakyat Afghanistan akan menangani isu dalam negeri karena hal tersebut merupakan kebutuhan nasional. Tuntutan dan masukan dari rakyat akan dipertimbangkan," kata juru bicara otoritas Afghanistan Zabihullah Mujahid, dikutip Tolo News.

Hal tersebut disampaikan Mujahid untuk merespons seruan pemimpin Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan sebagai bagian dari Organisasi Negara-negara Turkik (OTS) pada 21 Mei supaya Afghanistan membentuk pemerintahan inklusif yang mencerminkan keberagaman etnis di negara itu.

Baca Juga: Gebuk Afghanistan, Timnas Indonesia Juarai Grup C Piala Asia U17

Dalam pernyataan bersama mereka, negara-negara anggota OTS juga mendorong otoritas Afghanistan memperkuat koordinasi dengan OTS dalam rangka memerangi terorisme.

Menurut Mujahid, Afghanistan memiliki komitmen kuat dalam membina hubungan diplomatik dan dagang dengan negara-negara rumpun Turkik. Afghanistan juga berjanji tak akan menjadi ancaman bagi negara lain, kata dia.

Ia pun mendorong negara-negara anggota OTS untuk "mengakui tanggung jawab mereka terhadap Afghanistan" dalam hal dukungan ekonomi, namun tanpa mengusik bentuk pemerintahan Afghanistan yang saat ini berlaku.

Baca Juga: Pakistan Deportasi Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan Sejak Akhir Maret 2025

Di tengah seruan reformasi yang disampaikan baik oleh PBB, negara-negara tetangga, maupun negara Barat, otoritas Afghanistan saat ini bersikukuh dengan sistem pemerintahan yang berjalan.

Otoritas Afghanistan saat ini dijalankan hanya oleh laki-laki, sebagian besar berasal dari etnis Pashtun, yang direkrut dari Taliban yang merebut kekuasaan pada 2021.***