ORBITINDONESiA.COM -- Sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjabat pada Januari lalu, Timur Tengah menyaksikan banyak konflik yang semakin intens dan penderitaan sipil yang meningkat akibat keterlibatan AS.

Sejumlah analis regional mengatakan bahwa pengabaian pemerintah AS terhadap kedaulatan dan hak asasi manusia di Timur Tengah tidak hanya membahayakan kehidupan penduduk setempat tetapi juga melemahkan norma-norma internasional, menjadikannya "bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi."

Masalah Palestina selalu menjadi inti dari isu Timur Tengah. Setelah menjabat, Trump mengemukakan gagasan untuk memindahkan seluruh populasi sipil Gaza dan mengambil alih wilayah tersebut.

Baca Juga: 90 Persen Penduduk Kekurangan Pangan, Palestina Desak PBB Tetapkan Jalur Gaza sebagai Zona Kelaparan

 "Pernyataan Trump benar-benar salah karena kami tidak ingin dipindahkan dari rumah dan tanah kami," kata Amna Anan, seorang perempuan muda Palestina dari Gaza City.

"Kami menentang kebijakan seperti itu. Satu-satunya hal yang kami butuhkan adalah hidup di tanah kami dengan stabil dan mendapatkan hak kami seperti halnya semua orang di dunia," kata Anan kepada Xinhua.

Pernyataan Trump tentang Gaza mencerminkan "mentalitas kolonial," kata Ismat Mansour, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat. 

Baca Juga: Inggris Pada Sidang ICJ Wajibkan Israel Cabut Blokade Atas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

"Presiden Trump tidak melihat Gaza sebagai tanah yang dihuni oleh orang-orang dengan hak yang sah," katanya. "Sebaliknya, dia melakukan pendekatan dengan logika seorang kontraktor yang hanya melihat tanah, bisnis, proyek, dan investasi, tanpa menghiraukan keberadaan lebih dari 2 juta orang yang menderita akibat blokade dan perang yang sedang berlangsung."

Setelah militer Israel melanjutkan pengeboman di Gaza pada 18 Maret, Trump menyatakan dukungan terhadap dimulainya kembali aksi pembunuhan tersebut.

Kebijakan Timur Tengah AS menunjukkan kurangnya komitmen untuk mengakhiri perang itu atau mendorong solusi dua negara, kata Nimrod Goren, presiden Institut Kebijakan Luar Negeri Regional Israel (Israeli Institute for Regional Foreign Policies/Mitvim).

Baca Juga: Kapal Sipil Pembawa Bantuan ke Gaza Diserang Drone di Perairan Internasional Dekat Pulau Malta

Ezzat Saad, selaku direktur di Dewan Urusan Luar Negeri Mesir (Egyptian Council for Foreign Affairs/ECFA), mengatakan, "Trump gagal menghormati kenyataan bahwa dia memimpin sebuah negara besar, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan internasional."