ORBITINDONESIA.COM - Moskow menegaskan bahwa pengakuan internasional terhadap lima wilayah Ukraina yang dikuasainya, termasuk Semenanjung Krimea, sebagai milik Rusia menjadi syarat mutlak untuk mengakhiri konflik dengan Ukraina.

Namun demikian, menurut Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov pada Senin, 28 April 2025, Rusia selalu siap terlibat dalam negosiasi langsung dengan pihak Ukraina.

"Kami tetap terbuka terhadap perundingan, namun keputusannya saat ini bukan pada kami. Kiev masih belum menunjukkan kesiapan bernegosiasi sejauh ini," kata Menlu Rusia Lavrov dalam wawancara bersama harian Brasil, O Globo.

Baca Juga: Inggris, Prancis, Ukraina Bahas Kemungkinan Pengiriman Pasukan Perdamaian

Pernyataan tersebut disampaikan Lavrov setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Rusia menyetujui suatu gencatan senjata di Ukraina.

Trump, pada Minggu, 27 April 2025, bahkan sempat menyatakan yakin kalau Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan mempertimbangkan melepas wilayah Krimea demi mencapai kesepakatan damai, meski tindakan tersebut sebelumnya ditolak keras Zelenskyy.

Menlu Rusia menegaskan bahwa Moskow menghendaki supaya Ukraina tidak bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan "menegaskan status netral dan non-blok" sebagai syarat penyelesaian akhir konflik yang "sesuai dengan kepentingan keamanan Rusia".

Baca Juga: Rusia Nyatakan Gencatan Senjata 30 Jam di Ukraina Selama Hari Paskah

Sejak perang Rusia-Ukraina pecah di Februari 2022, Moskow telah merebut sebagian besar dari empat wilayah di Ukraina selatan, yaitu Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia.

Moskow lantas menyatakan wilayah yang mereka kuasai tersebut, berikut Semenanjung Krimea yang dicaplok secara ilegal pada 2014, sebagai wilayah baru Rusia.

Kiev mengutuk keras aneksasi tersebut dan Presiden Zelenskyy berjanji akan mengusir seluruh pasukan Rusia yang ada di wilayah Ukraina.

Baca Juga: Presiden Ukraina Zelenskyy: Komponen Buatan AS Ditemukan Dalam Rudal yang Menyerang Ibu Kota Kiev

AS, Turki, Uni Eropa, dan puluhan negara lainnya juga mengakui bahwa aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia adalah tindakan ilegal.***