ORBITINDONESIA.COM - Kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sinyal penting bahwa arah ekonomi global tengah menapaki jalan penuh proteksionisme.

Ketika tarif impor dinaikkan terhadap berbagai produk dari negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, imbasnya bukan hanya menyentuh neraca perdagangan, tapi juga menghantam kepercayaan pasar dan memperlemah nilai tukar Rupiah.

Namun, dalam lanskap penuh ketidakpastian ini, sektor pariwisata justru muncul sebagai ruang strategis yang tidak hanya mampu bertahan, tapi juga menawarkan solusi konkret dan mencerahkan bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Wall Street Muak dengan Tarif Trump, Saham Berada di Jalur Kuartal Terburuknya dalam Beberapa Tahun

Pelemahan Rupiah memang secara tradisional mengandung dua sisi. Di satu sisi, tekanan terhadap nilai tukar dapat menggerus daya beli konsumen domestik dan membuat impor menjadi lebih mahal. Namun, di sisi lain, pariwisata justru bisa memperoleh keuntungan dari situasi ini. Turis asing, khususnya dari negara-negara dengan mata uang kuat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok, akan melihat Indonesia sebagai destinasi yang lebih ”value for money” dan menarik.

Pendiri Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia (YIPINDO), Taufan Rahmadi, dalam kajiannya menyebutkan bahwa depresiasi Rupiah dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan wisatawan inbound.

“Data dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketika Rupiah melemah, kunjungan wisatawan asing meningkat. Ini bisa menjadi peluang strategis jika dikelola dengan promosi yang tepat,” ujarnya.

Baca Juga: Mengkaji Opsi Tidak Dalam Hantaman "Nuklir" Tarif Trump

Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa selama periode 2018-2019 Rupiah melemah ke hampir Rp15.000 per dolar AS. Seiring dengan itu, BPS pada 2019 merekam kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 1,88 persen.

Namun, Taufan juga memberikan catatan penting terkait kesiapan industri pariwisata Indonesia untuk menerima lonjakan ini yang masih dipertanyakan.

Infrastruktur yang belum merata, kualitas layanan yang bervariasi, hingga keterbatasan data untuk pengambilan kebijakan menjadi tantangan nyata. Maka di sinilah pentingnya peran negara untuk mengorkestrasi kebijakan yang lebih cerdas dan adaptif.

Baca Juga: KSP: Indonesia Sudah Antisipasi Kebijakan Tarif Resiprokal Trump Sejak Dini

Sektor Penyeimbang