Oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti*

ORBITINDONESIA.COM - Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Negara selama lima tahun, saya banyak mengetahui bahwa memang anggaran belanja di Kementerian/Lembaga dan Badan memang harus dievaluasi. Untuk satu tujuan: Efisiensi. 

Agar lebih tepat sasaran. Lebih dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Dan tidak menguap begitu saja melalui kegiatan yang dilakukan agar anggaran sekadar terserap. 

Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Pindahkan Layanan Lokasi Transportasi Darat di Terminal 1 untuk Efisiensi

Saya orang yang setuju dilakukan efisiensi belanja dan penggunaan APBN. Mengingat Fiskal Indonesia masih dalam keadaan defisit. Dan tradisi penyusunan pos belanja dan penggunaan APBN dari tahun ke tahun nyaris sama. Seolah sudah ada template yang tinggal diisi. Hanya angkanya yang berbeda. Makin naik dari tahun ke tahun, dengan landasan argumen: Inflasi. 

Padahal, di sektor swasta berlaku adagium: tidak berubah mati. Tidak adaptasi mati. Artinya tidak boleh mengandalkan template masa lalu. Tetapi harus menyusun dan menyusun terus strategi perubahan yang baru. Karena tidak berubah akan tergilas. Tidak menyesuaikan diri akan hanyut. Begitulah beratnya mengelola bisnis di sektor privat. 

Tetapi mengapa kemudian kebijakan yang memang harus dilakukan, dan jarang ditempuh pemerintahan sebelumnya justru menimbulkan reaksi yang bermuara kepada penolakan? Sampai disambut aksi dengan tagar Indonesia Gelap?

Baca Juga: Menhub Budi Karya Sumadi: Pakai Kereta ke Bandara Soekarno-Hatta Bebas Macet dan Tingkatkan Efisiensi Waktu

Sepertinya ada dua persoalan mendasar yang mengiringi kebijakan efisiensi anggaran ini yang kurang tuntas dilakukan pemerintah. Pertama, adalah transparansi. Kedua, komunikasi dengan pesan yang utuh dan sampai tanpa bias. 

Transparansi

Kita sebaiknya jujur dan terbuka saja. Di Kementerian/Lembaga dan Badan, hampir setiap tahun nomenklatur belanjanya sama. Sebut saja pos bimbingan teknis, kajian, rapat koordinasi, konsolidasi biro, konsinyering dan lain sebagainya. Itu semua dari zaman apa sampai zaman apa ya tetap ada. Karena templatenya sudah begitu.  

Baca Juga: Pj Gubernur Ali Baham Temongmere: Efisiensi Anggaran, APBD Papua Barat 2025 Berkurang Rp200,32 Miliar

Coba saja kita minta data ke FITRA, sebuah LSM yang fokus mencermati anggaran belanja pemerintah. Berapa banyak temuan FITRA yang sudah dipublikasikan terkait praktik permainan anggaran, mark up biaya dan kegiatan fiktif yang terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga.