Tidak perlu juga pakai jasa para buzzer, yang hanya akan menambah kegaduhan. Karena saluran yang digunakan di medsos memang memberi ruang untuk saling serang. Sehingga kita justru terjebak dengan perang retorika dan persuasi saja. Lebih penting menjelaskan secara utuh pesan dan memastikan pesan tersebut sampai ke masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan catatan: tidak simpang siur juga antar kementerian/lembaga. 

Terakhir, perlu dijelaskan juga, bahwa pilihan melakukan efisiensi belanja APBN ini adalah pilihan untuk mengurangi utang dalam menutup defisit anggaran. Apalagi setiap tahun, termasuk tahun 2025 ini, pemerintah harus membayar jatuh tempo cicilan utang pokok dan bunga tahunan, yang angkanya tidak kecil.

Jadi, efisiensi belanja yang tidak terlalu perlu. Atau pos belanja ‘ala-ala’ itu harus menjadi tradisi dan semangat kita semua. Bahkan harus menjadi tugas besar para penyusun Rancangan APBN di tahun 2026 nanti.

Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Pindahkan Layanan Lokasi Transportasi Darat di Terminal 1 untuk Efisiensi

Tetapi di sisi lain, ada baiknya mulai dikaji bagaimana gaji pokok dan tunjangan para ASN yang relatif kecil itu dipikirkan. Sehingga mereka tidak berharap kepada SPPD atau uang-uang tambahan dari kegiatan-kegiatan yang melekat di kesekjenan masing-masing kementerian/lembaga.   

*Penulis adalah Anggota MPR RI/DPD RI dan Ketua DPD RI ke-5. ***