Menata Rantai Distribusi Elpiji yang Lebih Adil
- Penulis : Dody Bayu Prasetyo
- Senin, 03 Februari 2025 09:00 WIB
Pemerintah perlu mempercepat sistem ini agar pembelian elpiji subsidi lebih terkontrol tanpa harus memangkas rantai distribusi yang selama ini membantu masyarakat dalam hal kemudahan akses.
Digitalisasi ini dapat dipadukan dengan program subsidi langsung berbasis rekening, seperti yang telah diterapkan dalam bantuan sosial lainnya.
Jika kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi, maka pendekatan yang lebih tepat adalah melalui edukasi dan insentif bertahap untuk mendorong migrasi ke energi alternatif.
Baca Juga: Berapa Harga Tabung Gas Elpiji Subsidi 3 Kg Sekarang? Simak Keterangannya di Sini
Di beberapa negara, skema subsidi berbasis konsumsi energi telah diterapkan, di mana rumah tangga yang menggunakan energi dalam jumlah wajar tetap mendapatkan dukungan, sementara mereka yang konsumsi energinya lebih tinggi harus membayar lebih.
Pendekatan ini lebih adil dibandingkan sekadar mempersulit akses ke barang subsidi tanpa solusi yang jelas.
Keberlanjutan subsidi energi memang menjadi isu yang kompleks. Pemerintah harus mencari keseimbangan antara menjaga keuangan negara dan melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan yang tidak proporsional.
Baca Juga: Simak Harga Terbaru Tabung Gas Elpiji Nonsubsidi di Berbagai Daerah, Naik Hingga Rp2.000
Tanpa mekanisme transisi yang memadai, kebijakan ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru, di mana mereka yang lebih kuat secara ekonomi akan dengan mudah beradaptasi, sementara kelompok masyarakat bawah harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dari perspektif kebijakan energi, yang dibutuhkan bukan hanya pemangkasan rantai distribusi, tetapi juga mekanisme pemantauan yang lebih ketat.
Jika tujuan akhirnya adalah subsidi yang lebih tepat sasaran, maka pendekatannya harus berbasis data yang akurat dan sistem yang tidak membebani masyarakat dalam mengakses hak mereka.
Baca Juga: Konversi Kompor Gas LPG 3 Kg ke Kompor Listrik pada 2022 Ditunda, Ini Alasan Pemerintah
Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menciptakan ketimpangan baru yang dapat menimbulkan efek domino bagi sektor ekonomi yang lebih luas.