Kolom
Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif dan Diplomasi Pancasila Indonesia
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat menjadi pembicara dalam diskusi panel “Navigating Asia’s Hotspot” dalam rangka Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2025 di Davos-Klosters, Swiss, Kamis, 23 Januari 2025. ANTARA/HO-Kemlu RI/aa.
Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.
Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”
Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.
Baca Juga: Kemlu RI Konfirmasi Penangkapan Warga Indonesia yang Coba Bunuh Lansia di Jepang
Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.
Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.
Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.
Baca Juga: Kemlu RI Terus Pulangkan Pekerja Migran Indonesia ke Tanah Air Dalam Beberapa Pekan Terakhir
Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.
(Oleh Cindy Frishanti Octavia) ***