ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan, reformasi multilateral akan menjadi salah satu agenda prioritas diplomasi Indonesia demi mewujudkan perkembangan dunia yang lebih inklusif dan adil bagi semua negara.

"Indonesia akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral," kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Dalam hal ini, Menlu Sugiono menekankan pentingnya reformasi multilateral untuk mewujudkan "Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fit-for-purpose; arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif; serta memberi ruang bagi kepemimpinan Negara-Negara Selatan (Global South)".

Baca Juga: Menlu RI Sugiono Bahas Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Digital Pada Forum AMM APEC di Peru

Menurutnya, dunia saat ini menghadapi krisis yang saling berkaitan dan tidak ada kawasan manapun yang sepenuhnya terbebas dari konflik dan ketegangan. Sayangnya, kata dia, tatanan global yang ada saat ini masih belum mampu merespons dinamika konflik dunia yang semakin menegang.

Kondisi global dan tantangan multilateralisme pun diperparah dengan krisis iklim yang menuntut respons bersama dari semua negara, ucap Menlu RI.

“Multilateralisme seperti kehilangan daya. Hukum internasional dan Piagam PBB semakin tak dihormati. Arsitektur ekonomi dunia pun tak lagi sesuai untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan sebagian besar negara-negara global,” tutur Sugiono.

Baca Juga: Menlu Sugiono: Pemimpin Dunia Berharap Presiden Prabowo Semakin Berperan di Kancah Global

Dengan demikian, melalui peran aktif dalam berbagai forum multilateral, Indonesia akan terus mendorong penyempurnaan tata kelola global demi memastikannya tetap relevan menjawab tantangan zaman.

Dukungan RI terhadap multilateralisme juga tampak dari komitmen memenuhi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, di mana kemajuan Indonesia memenuhi capaian SDGs "berada pada jalurnya, termasuk dalam isu lingkungan dan transisi energi," kata dia.

Ia pun memandang setiap negara memiliki “tanggung jawab yang sama dalam bentuk berbeda” dalam menangani krisis iklim, karena negara-negara berkembang tak semaju negara-negara besar terkait kemampuan mitigasi iklim dalam berbagai aspek.

Baca Juga: Menlu Sugiono: Fokus Diplomasi Ekonomi Indonesia Ditujukan Sesuai Asta Cita

“Untuk itu, kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim juga tak bisa dipukul rata. Negara-negara maju dan kuat harus membantu dan memberdayakan negara-negara berkembang dalam isu ini,” kata Sugiono.***