Teknologi
Khawatir Akan Pelarangan 19 Januari 2025, Pengguna TikTok di AS Beralih ke RedNote
Pengguna TikTok di AS banyak beralih ke RedNote yang juga dikenal sebagai Xiaohongshu (Foto: CBC)
ORBITINDONESIA.COM - Ancaman pelarangan TikTok di AS yang dijadwalkan mulai 19 Januari 2025 mendorong banyak pengguna platform itu di Amerika beralih ke platform asal Tiongkok, RedNote, yang juga dikenal sebagai Xiaohongshu.
Sejak Senin, 13 Januari 2025, RedNote menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di AS.
Namun, popularitas itu menghadirkan tantangan bagi RedNote, yang harus menyeimbangkan kebijakan moderasi konten ketat ala Tiongkok dengan pengalaman pengguna yang positif bagi pengguna non-Tiongkok.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Siap Pertemukan CEO TikTok dan YouTube dengan Presiden RI untuk Investasi
Beberapa pengguna mengeluhkan kebijakan sensor RedNote, yang tidak hanya membatasi konten kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi, tetapi juga jenis unggahan lainnya.
Ketika ditanya tentang kebijakan sensor di RedNote, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan dalam konferensi pers: “Kami percaya bahwa platform apa pun yang Anda gunakan adalah pilihan pribadi, dan kami mendorong serta mendukung pertukaran antarindividu.”
Internet di Tiongkok telah lama dikenal dengan penyensoran terhadap istilah dan topik yang dianggap sensitif secara politik atau sosial.
Pada tahun 2024, Weibo mengumumkan upaya untuk menghapus konten dengan “nilai-nilai yang tidak diinginkan,” seperti unggahan yang “memamerkan kekayaan dan memuja uang.”
Pada tahun 2021, Weibo didenda 14,3 juta yuan (sekitar 2,2 juta dolar AS atau sekitar Rp36 miliar) karena memuat unggahan sensitif secara politik, misinformasi, dan materi terlarang lainnya.
Larangan TikTok akan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025, kecuali ByteDance, perusahaan induknya, mentransfer kepemilikan atau ada keputusan hukum menit terakhir yang mencegah pelarangan.
Baca Juga: Pendiri TikTok, Zhang Yiming Jadi Orang Terkaya di China, Kekayaan Meningkat 43 Persen dari 2023
Larangan itu diajukan karena kekhawatiran keamanan nasional terkait potensi pembagian data dengan otoritas Tiongkok, yang dibantah oleh ByteDance.