"Indonesia sebenarnya sudah berusaha melakukan replanting melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun realisasinya, Program PSR ini tidak pernah mencapai target seluas 180.000 ha/tahun," katanya.

Lambannya PSR ini, kata Petrus, mayoritas dipicu oleh persoalan legalitas lahan, pasalnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih mengklaim sekitar 65 persen wilayah Indonesia adalah kawasan hutan.

Menurut dia, jika 65 persen wilayah Indonesia ini masih dinyatakan sebagai kawasan hutan maka akan terus muncul polemik ataupun kegaduhan, bilamana ada wacana penambahan lahan untuk kegiatan pertanian/perkebunan atau kegiatan non kehutanan.

Baca Juga: Hutan Kota Srengseng di Kembangan, Jakarta Barat Bisa Jadi Pilihan Warga untuk Jalan Kaki di Suasana Alam Asri

Oleh karena itu, dia mengusulkan supaya pemerintah bersama DPR, akademisi serta masyarakat sipil duduk bersama berembug untuk melakukan inventarisasi hutan nasional.

Pasalnya, Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dijadikan patokan saat ini sebagai tata ruang itu ditetapkan awal tahun 1970-an. Di mana saat itu penduduk Indonesia masih sekitar 120 juta orang, sementara saat ini sudah sekitar 282 juta orang.

"Dengan kesepakatan tata ruang baru ini bisa dilakukan untuk memperluas kawasan untuk pangan, tanaman industri entah itu sawit atau tanaman apapun, sehingga kita tidak bisa dikatakan sebagai deforestasi," katanya.***

Baca Juga: Banten Undang Investor Untuk Garap Taman Hutan Sampai Kawasan Ekonomi Khusus