ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, tengah mempersiapkan angkutan penerbangan reguler dengan rute Singkawang-Jakarta pulang pergi (p.p.) di Bandara Singkawang.

"Di akhir 2024 juga sudah ditandai dengan berbagai pencapaian yang dimulainya angkutan penerbangan secara carteran, dan di awal 2025 Singkawang mulai bersiap untuk menuju angkutan penerbangan reguler melalui Bandara Singkawang dengan rute Singkawang-Jakarta p.p.," ujar Penjabat (Pj.) Wali Kota Singkawang Sumastro di Singkawang, Jumat, 3 Januari 2025.

Dengan dibukanya penerbangan secara reguler ke Jakarta, Sumastro berharap jadwal penerbangan juga bisa dibuka setiap hari sehingga berdampak positif pada kemajuan kota Singkawang ini.

Baca Juga: Tjhai Chui Mie, Mantan Walikota Singkawang yang Menjunjung Toleransi

Terlebih, kata dia, pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) telah melakukan pengaspalan jalan utama Bandara Singkawang sepanjang 4 kilometer. Hal ini akan menambah kelancaran akses dan juga fasilitas bandara lebih baik.

"Pengaspalan jalan utama Bandara Singkawang ini merupakan program pemerintah pusat melalui APBN yang merupakan program lanjutan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahap pertama," katanya menjelaskan.

Tahap pertama, kata dia, dalam bentuk pengerasan berupa tanah kuning. Di akhir tahun 2024 Pemkot Singkawang mendapatkan program yang sama dalam bentuk pengaspalan sepanjang 4 kilometer.

Baca Juga: Inilah Daftar 10 Kota Paling Toleran di Indonesia, Singkawang Hingga Kediri Masuk Daftar

"Otomatis masih ada PR sepanjang 6 Kilometer lagi untuk bisa diaspal secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut dia, untuk pengaspalan tentunya lebih cepat ketimbang membangun fondasi.

Disebutkan pula bahwa anggaran pengaspalan tahap pertama ini sebesar Rp27 miliar yang akan dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

Baca Juga: Sebagai Kota Toleran, Singkawang di Kalimantan Barat Jadi Tuan Rumah Festival Hak Asasi Manusia 2023

Untuk proyek lanjutan sepanjang 6 kilometer, menurut dia, masih usulan ke pemerintah pusat.