1.    Prioritaskan Implementasi: Fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif, seperti pendidikan dan pertanian, untuk menjaga momentum kepercayaan publik.

2.    Peningkatan Transparansi: Pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.

3.    Fokus pada Inklusi Daerah: Pastikan program seperti stunting dan kesehatan ibu hamil menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Baca Juga: Inilah Hasil Hitung Cepat LSI Denny JA di Berbagai Daerah, Pilkada Jakarta Belum Bisa Disimpulkan Pemenangnya

4. Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.

Dalam sistem presidensial, kepala eksekutif (presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan dalam sistem parlementer, kepala eksekutifnya (perdana menteri) dipilih parlemen, dan ia juga anggota parlemen.

Di tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga: LSI Denny JA Sebut Angka Golput Pilkada 2024 di 7 Provinsi Tinggi, Ini Alasannya

Survei opini publik waktu itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak hak mereka memilih langsung pemimpin dicabut.

Rakyat akan mudah sekali membalikkan dukungannya karena merasa hak mereka untuk memilih pemimpin diambil alih.

Jika ratusan kepala daerah dipilih DPRD, siapa yang akan menjadi gubernur, wali kota, dan bupati sepenuhnya hanya masalah “kesepakatan” 3-5 ketua umum partai politik di Jakarta saja.

Pemilihan kepala daerah akan sangat elitis untuk sistem politik presidensial.