Menyelenggarakan Pilkada setelah dan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pemilu legislatif acapkali membuat Pilkada hanya mendapat sisa energi politik dari pemilih.

Tantangan Pilkada langsung tidak berarti menyerahkan kepada daerah dipilih oleh DPRD yang berbeda dengan sistem politik presidensial. Sebaliknya, solusi strategis diperlukan untuk memperkuat kepercayaan rakyat dan integritas proses.

Pilkada langsung, dengan segala kekurangannya, tetap lebih baik daripada Pilkada lewat DPRD yang rentan korupsi dan oligarki.

Baca Juga: Inilah Hasil Hitung Cepat LSI Denny JA di Berbagai Daerah, Pilkada Jakarta Belum Bisa Disimpulkan Pemenangnya

Dalam Pilkada langsung, ratusan ribu bahkan jutaan orang menentukan siapa kepala daerah terpilih. Tapi dalam Pilkada lewat DPRD, yang menentukan kepada daerah terpilih di tangan instruksi dan “kongkow” 3-4 ketua umum partai saja di Jakarta.

Apalagi di mata rakyat banyak, mengubah Pilkada langsung menjadi dipilih DPRD dipahami sebagai upaya mengambil alih hak mereka untuk memilih kepala daerahnya secara langsung.

Melalui dominasi di DPR, tentu saja membuat undang-undang Pilkada diubah menjadi dipilih oleh DPRD sangat bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Tapi luka rakyat akan membuat Prabowo dinilai negatif oleh sejarah, dalam jangka panjangnya.

Baca Juga: LSI Denny JA Sebut Angka Golput Pilkada 2024 di 7 Provinsi Tinggi, Ini Alasannya

Potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.

Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun-tahun pertama, perlu dukungan publik. Dengan dukungan publik yang besar, Prabowo diharapkan mampu menjadikan Indonesia “Macan dari Asia.”

Prabowo sendiri potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia lain, seperti Mahathir, Deng Xiaoping,  dan Lee Kuan Yew, jika ia  sukses memajukan ekonomi Indonesia ke peringkat 10 besar ekonomi dunia misalnya, dan tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi. ***

Referensi