ORBITINDONESIA.COM - Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini berjanji pada Rabu, 13 November 2024 untuk melanjutkan kegiatan hingga badan tersebut tidak lagi bisa beroperasi, menyusul keputusan Knesset Israel baru-baru ini untuk melarang operasional UNRWA.

Philippe Lazzarini berjanji akan menyediakan dan mengirimkan bantuan bagi mereka yang membutuhkan "hingga kami dipaksa untuk berhenti."

Philippe Lazzarini menekankan kepada wartawan di markas besar PBB di New York, bahwa situasi di Gaza semakin mengerikan yang ia sebut sebagai "pengalaman paling kelam dalam sejarah PBB selama 75 tahun."

Baca Juga: Uni Eropa Desak Israel Pertimbangkan Lagi Larangan terhadap UNRWA

Dia mencatat bahwa staf UNRWA telah menjadi sasaran Israel terus menerus yang menyebabkan 243 staf terbunuh di wilayah badan itu hingga hari ini.

Lazzarini juga menyoroti kampanye disinformasi mengenai UNRWA yang intensif dan agresif hingga adanya UU terbaru Israel yang melarang operasional badan itu, dimulai pada Januari yang akan menambah buruk situasi.

Selain itu, dia juga merasakan kecemasan diantara para staf di lapangan terutama di Tepi Barat dan Gaza yang berisiko tinggi kehilangan nyawa.

Baca Juga: Kepala UNRWA Philippe Lazzarini: Operasi Berhenti Jika Majelis Umum PBB Tak Turun Tangan

"Sayangnya, saya khawatir hal yang jauh lebih buruk akan terjadi jika kita memiliki lingkungan yang menyebar luas seperti ini," tambah Lazzarini.

"UNRWA adalah target yang lebih mudah bagi siapa pun yang memandang keberadaan atau aktivitasnya sebagai ancaman," katanya. "Tujuan untuk melemahkan UNRWA bermotif politik."

"Tujuan tersebut adalah untuk mencabut status pengungsi Palestina, dan juga untuk mengubah parameter solusi politik secara sepihak," katanya, seraya menambahkan bahwa motivasi politik juga bertujuan untuk melemahkan aspirasi Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan solusi dua negara.

Baca Juga: Rezim Zionis Makin Brutal, Kantor UNRWA di Tepi Barat Diratakan Buldoser Israel

Lazzarini menggambarkan serangan kepada UNRWA sama dengan menyerang PBB, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan, dan menyebut serangan itu semakin melemahkan tatanan berbasis aturan yang kita warisi setelah Perang Dunia II."