Macron dan Starmer Ingin Presiden Joe Biden Setujui Serangan Rudal Storm Shadow Jauh ke Dalam Wilayah Rusia
- Penulis : M. Ulil Albab
- Selasa, 12 November 2024 00:07 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana bertemu pada Senin, 11 November 2024 untuk membahas apakah Presiden AS Joe Biden dapat dibujuk untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia.
Macron dan Starmer ingin mendorong Joe Biden sebelum Presiden AS itu meninggalkan jabatannya, lapor media Telegraph dengan mengutip sejumlah sumber di London.
Starmer dan Macron diperkirakan akan melakukan "upaya terakhir" untuk membujuk Joe Biden serta sekaligus melawan upaya Presiden terpilih AS Donald Trump, yang telah berjanji untuk mengurangi dukungan terhadap Kiev, kata surat kabar itu dalam laporan yang diterbitkan pada Minggu, 10 November 2024.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Zelenskyy Konfirmasi Pertempuran Pertama Ukraina Melawan Pasukan Korea Utara
Selama kampanye pemilihannya, Trump telah berjanji akan dapat mencapai resolusi konflik Ukraina melalui negosiasi, dan berulang kali mengklaim bahwa ia dapat menyelesaikannya hanya dalam satu hari.
Para pejabat Rusia percaya bahwa masalah ini terlalu rumit untuk diselesaikan dengan cara yang sederhana.
Trump juga sering mengkritik kebijakan AS mengenai konflik Ukraina dan mengkritik Zelenskyy secara pribadi, menyebutnya sebagai "penjual terhebat" yang setiap kunjungannya menghasilkan paket bantuan bernilai miliaran dolar dari AS.
Baca Juga: Tim Presiden Terpilih AS Donald Trump Usulkan Ukraina untuk Sementara Tidak Masuk NATO
Sebelumnya, Tim Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan untuk menghentikan konflik Ukraina serta memasok senjata bila Kiev menolak untuk bergabung dengan NATO selama sedikitnya 20 tahun, lapor surat kabar Wall Street Journal (WSJ), Kamis, 7 November 2024.
Surat kabar tersebut dengan mengutip sumber anonim melaporkan bahwa gagasan ini juga mencakup pembentukan zona demiliterisasi dengan panjang sekitar 1300 kilometer, tetapi masih belum jelas siapa yang akan mengawasi wilayah tersebut.
"Pasukan penjaga perdamaian" yang akan mengawasi wilayah itu tidak akan melibatkan pasukan AS, atau berasal dari badan internasional yang didanai AS, seperti PBB, tambah laporan itu.
Baca Juga: Intelijen Pertahanan Ukraina Rilis Penyadapan Komunikasi Radio Tentara Korea Utara di Rusia
Seorang penasihat Trump juga mengatakan, seperti dikutip WSJ, bahwa Eropa harus menjaga perdamaian di Ukraina. Namun, pemimpin AS tersebut belum menyetujui satu pun dari rencana tersebut.***