ORBITINDONESIA.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membahas isu pengerahan tentara Korea Utara di Rusia melalui sambungan telepon pada Selasa, 29 Oktober 2024.

"Kami membahas keterlibatan pasukan militer Korea Utara dalam invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini jelas menyimpulkan bahwa perang ini sudah melibatkan lebih dari dua negara," tulis Zelenskyy di media sosial X.

Zelenskyy mengaku telah membagikan data intelijen kepada Yoon terkait pengerahan 3.000 tentara Korea Utara di dekat garis depan perang di Ukraina.

Baca Juga: Menlu Jean-Noel Barrot: Prancis Akan Kirim Gelombang Pertama Jet Mirage 2000 ke Ukraina Awal 2025

"Kami sepakat memperkuat pertukaran intelijen dan keahlian, mengintensifkan kontak di semua tingkatan, khususnya tingkat tertinggi, untuk mengembangkan strategi aksi dan langkah balasan untuk menangani eskalasi ini," kata Presiden Ukraina itu.

Disepakati pula bahwa Ukraina dan Korea Selatan akan saling mengirim delegasi untuk mengoordinasikan rencana aksi bersama.

Zelenskyy mengucapkan terima kasih kepada Yoon atas dukungan tetap Korea Selatan untuk kedaulatan dan keutuhan teritorial Ukraina, serta atas bantuan keuangan dan kemanusiaan yang telah diberikan dan dijanjikan Seoul.

Baca Juga: Menhan Ruben Brekelmans: Belanda Akan Pasok Pesawat Nirawak Senilai Rp715,8 Miliar ke Ukraina

Ia juga mengundang Korea Selatan ikut serta mendukung Deklarasi Vilnius terkait jaminan keamanan bilateral untuk mendukung Ukraina yang disepakati negara-negara G7 tahun lalu.

Ketegangan di Semenanjung Korea semakin meningkat usai Seoul melaporkan pengerahan sekitar 3.000 tentara Korea Utara ke Rusia. Hal tersebut mendorong Korea Selatan mempertimbangkan pengiriman pejabat ke Ukraina untuk memantau situasi.

Sementara itu, Korea Utara maupun Rusia belum mengeluarkan keterangan apapun terkait pernyataan Seoul itu.

Baca Juga: Ukraina: Rusia Angkut "Tentara Bayaran" dari Korea Utara dengan Truk Berpelat Nomor Sipil

Meski demikian, Kremlin menegaskan bahwa sebagai negara berdaulat, mereka berhak membina hubungan baik dengan Pyongyang.***