ORBITINDONESIA.COM - Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil duta besar Jerman di Moskow, Alexander Graf Lambsdorff pada Selasa, 22 Oktober 2024 untuk memprotes pendirian markas komando regional angkatan laut Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di pangkalan Angkatan Laut Jerman di kota Rostock, utara Jerman.

Dalam pernyataan resminya, kementerian Rusia tersebut menegaskan bahwa tindakan Jerman ini merupakan bagian dari "revisi bertahap atas hasil Perang Dunia II dan militerisasi negara tersebut."

"Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap semangat dan isi Perjanjian Penyelesaian Akhir terkait Jerman, tertanggal 12 September 1990 (Perjanjian '2+4'), khususnya Pasal 5, paragraf 3, yang mewajibkan Jerman untuk mencegah penempatan pasukan asing di wilayah bekas Republik Demokratik Jerman (GDR)," tegas pernyataan Rusia itu.

Baca Juga: Presiden China Xi Jinping Akan Hadiri KTT BRICS di Rusia, Prabowo Subianto Berhalangan Hadir

Sebelumnya pada Senin, 21 Oktober 2024, NATO secara resmi meresmikan pusat komando angkatan laut baru di Rostock, yang menurut aliansi militer ini akan digunakan untuk mengoordinasikan operasi di Laut Baltik.

Kementerian Luar Negeri Rusia menuntut "penjelasan segera dan menyeluruh dari Berlin," serta menyamakan situasi ini dengan remiliterisasi Jerman pada tahun 1936 di Rhineland yang melanggar Perjanjian Versailles.

Menurut pernyataan itu, politisi Eropa dan pendukung mereka di Washington tampaknya mengalami "amnesia sejarah," dengan mengabaikan kehancuran yang disebabkan oleh persetujuan diam-diam Paris dan London terhadap tindakan Hitler di abad ke-20, yang didorong oleh permusuhan terhadap Uni Soviet.

Baca Juga: Menlu RI Sugiono Akan Suarakan Solidaritas Negara Berkembang dalam KTT BRICS Plus di Kazan Rusia

"Pada momen sejarah ini, mantan sekutu Barat dalam koalisi anti-Hitler tidak hanya mendukung pelanggaran Berlin terhadap perjanjian internasional yang penting, tetapi juga menjadi peserta langsung dalam pelanggaran ini," tambah kementerian tersebut.

Pernyataan tersebut diakhiri dengan peringatan bahwa ekspansi infrastruktur militer NATO ke bekas wilayah GDR akan membawa konsekuensi serius dan tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan dari Rusia.***