Data yang digunakan oleh The Heritage Foundation berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, termasuk laporan resmi pemerintah, data dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta berbagai survei bisnis.

The Heritage Foundation menggunakan metodologi yang transparan dan konsisten untuk mengukur empat pilar utama kebebasan ekonomi, yaitu Rule of Law (hukum dan hak properti), Government Size (pengeluaran pemerintah, perpajakan), Regulatory Efficiency (efisiensi regulasi), dan Open Markets (pasar terbuka). 

"Kredibilitas The Heritage Foundation sebagai lembaga pengukur diperkuat oleh pengakuan luas dari para ekonom dan analis di seluruh dunia," ucapnya.

Baca Juga: LSI Denny JA: 15,1 Persen Unggahan dan Berita tentang Kasus Vina di Media Bersentimen Negatif, Hanya 4,6 Persen Positif

Analisis Indeks Kebebasan Ekonomi Era Jokowi

LSI Denny JA mencatat, pada awal masa jabatan Jokowi pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor Indeks Kebebasan Ekonomi sebesar 58,5 dan berada di peringkat 100 di dunia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada 2023, skor ini meningkat menjadi 63,5 dan peringkat Indonesia naik signifikan ke posisi 53.

Baca Juga: LSI Denny JA: Petahana Zulkieflimansyah Masih Teratas Namun Tak Kukuh di Pilkada Nusa Tenggara Barat

"Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan kebebasan ekonomi melalui reformasi di berbagai sektor," kata Denny Januar Ali.

Dia mengatakan, salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. 

Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. 

Baca Juga: Partai Golkar: Hasil Survei LSI Denny JA Jadi Rujukan Seluruh Calon Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat

"Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi," ujarnya.