Menlu China Wang Yi: Perang di Timur Tengah Ungkap Kemunafikan Amerika Serikat Dalam Isu HAM
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Jumat, 27 September 2024 03:40 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, perang yang saat ini terjadi di Timur Tengah memperlihatkan standar ganda Amerika Serikat dalam isu hak asasi manusia (HAM).
“Jika Amerika Serikat sangat peduli terhadap hak asasi umat Muslim, mengapa mereka terus memprovokasi atau mendukung perang di Timur Tengah dan kawasan lain, sehingga menyebabkan banyak korban umat Muslim yang tidak bersalah?,” kata Wang Yi.
Wang Yi melontarkan pertanyaan tersebut kepada Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Rabu, 25 September 2024.
Baca Juga: Beijing Tanggapi Kekhawatiran Quad: Keamanan Laut China Selatan dan Timur Secara Umum Stabil
Wang Yi, diplomat kelahiran 19 Oktober 1953 ini mempertanyakan alasan AS menutup mata terhadap ketidakadilan historis yang dihadapi masyarakat Arab dan tidak mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China, Menlu Wang Yi juga mempertanyakan mengapa Washington tidak memainkan peran yang semestinya dalam mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza.
Wang berpendapat, manipulasi politik terhadap isu hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika menjadi semakin tidak populer di seluruh dunia.
Baca Juga: China Desak Kapal Militer Jepang Tak Lintasi Selat Taiwan Demi Jaga Kesepakatan Prinsip "Satu China"
Mengenai Provinsi Xinjiang di barat laut China, dia mengklaim isu-isu yang berkaitan dengan warga Uyghur di wilayah tersebut digunakan untuk menyerang dan mencoreng situasi hak asasi manusia China.
“Sebagian besar negara-negara Muslim telah lama mengetahui tipu daya Amerika Serikat ini dan memahami bahwa AS hanya menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri China dan negara berkembang lainnya,” katanya.
China telah menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap etnis Uyghur, tetapi Beijing secara konsisten menolaknya dan menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri China.
Baca Juga: Pemerintah China Minta Warganya Tinggalkan Lebanon Sesegera Mungkin Pasca Serangan Israel
“Prestasi Beijing dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia telah diakui secara luas dan perkembangan serta kemajuan di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang adalah bukti bagi semua pihak,” tegas Wang.
China bersedia terlibat dalam dialog dengan semua negara mengenai masalah hak asasi manusia berdasarkan kesetaraan, katanya menambahkan.***