ORBITINDONESIA.COM - Paetongtarn Shinawatra, 37 tahun, pada Jumat, 16 Agustus 2024 terpilih sebagai perdana menteri ke-31 Thailand, sebuah monarki konstitusional di Asia Tenggara.

Sebagai keturunan dari keluarga Shinawatra yang berpengaruh, Paetongtarn menggantikan Srettha Thavisin, perdana menteri keempat dalam 16 tahun terakhir yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu.

Srettha dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika karena mengangkat seorang pengacara mantan residivis, sebagai menteri pada bulan Mei tahun ini.

Baca Juga: Piala AFF U19 2024: Thailand Menang Melawan Singapura

Paetongtarn, serta Srettha, mewakili Partai Pheu Thai yang memiliki 141 anggota parlemen di majelis rendah parlemen dua kamar negara itu. Dengan dukungan dari 10 partai lainnya, jumlah partai tersebut naik menjadi 314 dari 493 anggota parlemen.

Paetongtarn memperoleh 319 suara, sementara sebanyak 145 suara menentangnya, dan 27 anggota parlemen abstain dari pemilihan perdana menteri.

Meskipun baru dalam dunia politik, ia mulai dikenal karena kehadirannya yang konsisten selama kampanye menjelang pemilihan umum tahun lalu.

Baca Juga: Piala AFF U19 2024: Cukur Brunei Darussalam, Thailand Berpeluang Lolos ke Simifinal

Kehidupan Awal

Lahir di Bangkok pada 21 Agustus 1986, Paetongtarn adalah putri dari mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Dipanggil dengan nama panggilan Ung Ing di kalangan masyarakat Thailand, ia adalah anggota ketiga dari keluarga Shinawatra yang berpengaruh yang menjabat sebagai perdana menteri Thailand.

Baca Juga: Piala AFF U19: Singkirkan Australia di Semifinal, Thailand ke Final

Sebagai yang termuda di antara saudara-saudaranya, ia adalah keponakan dari Yingluck Shinawatra, yang menjadi perdana menteri antara tahun 2011 dan 2014, sebelum ia diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.

Mereka adalah dua wanita pertama yang pernah memegang posisi tertinggi di Thailand.

Seorang pengusaha, Paetongtarn mengenyam pendidikan awal di Saint Joseph Convent dan Mater Dei School sebelum meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Politik, Sosiologi, dan Antropologi dari Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn pada tahun 2008.

Baca Juga: Piala AFF U19 2024: Gol Tunggal Muhammad Alfharezzi Buffon Bawa Indonesia ke Final Melawan Thailand

Kemudian, ia meraih gelar MSc dalam Manajemen Hotel Internasional dari University of Surrey, Inggris.

Ia menikah dengan Pitaka Suksawat pada tahun 2019 dengan salah satu dari dua resepsi diadakan di Bangkok, dan dari pernikahan itu perdana menteri memiliki dua anak, salah satunya perempuan. Pitaka, seorang pilot komersial, dan Paetongtarn mengadakan resepsi megah lainnya di Hong Kong.

Kehidupan Politik

Baca Juga: Piala AFF U19 2024: Indonesia Melawan Thailand di Final Disiarkan Langsung Oleh SCTV dan Streaming Vidio Senin Malam

Dibesarkan dalam keluarga politik, Paetongtarn secara resmi terjun ke dunia politik untuk memimpin komite penasehat partisipasi, serta inovasi untuk Partai Pheu Thai pada 28 Oktober 2021.

Kemudian, ia ditunjuk sebagai ketua proyek Keluarga Pheu Thai pada 20 Maret 2022.

Selama pemilihan umum tahun lalu, Paetongtarn diajukan sebagai kandidat perdana menteri dari partai, kemudian diangkat sebagai wakil ketua Komite Strategi Soft Power Nasional dan akhirnya menjadi pemimpin partai pada bulan Oktober tahun lalu.

Baca Juga: Menlu ASEAN Kutuk Serangan Israel Terhadap Warga dan Infrastruktur Sipil di Gaza Palestina

Ia sedang mengandung saat berkampanye untuk partai tersebut.

Perempuan politikus Thailand yang berpendidikan Inggris itu juga memiliki saham di beberapa bisnis keluarga, termasuk SC Asset Corporation.

Sementara bibi Paetongtarn, Yingluck, diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada tahun 2014, ayahnya Thaksin digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 saat ia berada di AS.

Baca Juga: Waduh, Pengadilan Thailand Bubarkan Partai Reformis yang Raih Suara Terbanyak dan Menang Pemilu Tahun Lalu

Thaksin yang sebelumnya berprofesi sebagai polisi, memenangkan dua pemilu di awal 2000-an dan menjadi taipan telekomunikasi di negara tersebut.

Seorang politikus dengan pemikiran sosial liberal, Paetongtarn telah menyatakan dukungannya untuk menulis ulang konstitusi negara di negara dengan mayoritas beragama Buddha itu dan menghapus wajib militer.

Paetongtarn menentang perubahan undang-undang lese majeste yang sensitif, yang menyebabkan pembubaran oposisi Partai Move Forward awal bulan ini. Hukum tersebut melarang kritik terhadap monarki.

Baca Juga: Pemain Indonesia Ronaldo Kwateh Direkrut Klub Thailand Muangthong United

Namun, Paetongtarn mendukung langkah-langkah pengendalian narkoba dan kejahatan yang lebih ketat di negara yang terkenal menjadi tujuan wisata pantai yang menarik lebih dari 28 juta pengunjung tahun lalu.

Tantangan

Saat dunia keluar dari pandemi COVID-19, biaya hidup hampir meningkat secara global dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Olimpiade Paris 2024: Emas Rizki Juniansyah Dongkrak Posisi Indonesia di Klasemen Melewati Thailand dan Malaysia

Ketika Ung Ing berusia 38 tahun pekan depan, prioritas Paetongtarn adalah menavigasi tantangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada rakyat Thailand.

Janji Partai Pheu Thai untuk mendistribusikan 10.000 baht (285 dolar AS atau Rp4,47 juta) kepada setiap warga Thailand berusia 16 tahun ke atas, kemungkinan akan menjadi fokusnya dalam meredakan pengeluaran rumah tangga.

Meningkatkan daya beli akan bergantung pada pemulihan manufaktur dan peningkatan kepercayaan keseluruhan dalam perekonomian meskipun pariwisata, yang memainkan peran penting dalam ekonomi Thailand, telah berkembang dengan baik.

Baca Juga: Waduh, PM Thailand Srettha Thavisin Dicopot Dari Jabatannya Karena Terbukti Melanggar Kode Etik

Persoalan terkait monarki konservatif, termasuk undang-undang lese majeste dan dugaan kekuatan yudisial yang berlebihan, akan menjadi masalah lain yang dihadapi oleh perdana menteri termuda ini.

Di bidang urusan luar negeri, Paetongtarn akan menghadapi tantangan dalam menavigasi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, yang diwarnai oleh kudeta militer, melalui persaingan geopolitik yang semakin meningkat di kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas.***