ORBITINDONESIA.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," kata Erick Thohir saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024 malam.

Menurut Erick Thohir, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Aba Subagja: Kebutuhan ASN di IKN Dipetakan Seiring Progres Pembangunan, Kuota Kalimantan Timur 5 Persen

Menurut Erick, IKN tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.

Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia.

"Contoh jalan tol yang di Sumatra masa mau berhenti dibangun, masa hanya di Jawa saja. Ini bukan karena saya orang Lampung, orang Sumatra. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di semua pulau," kata Erick.

Baca Juga: Dinas Sosial Kalimantan Timur Gelar Sarasehan Kearifan Lokal Menuju IKN Sejahtera dan Damai

Erick menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan.

Usulan PMN yang telah disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak hanya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan.

"Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.***