Presiden Jokowi Tunda Kepindahan ke IKN Bila Infrastruktur, Air, Listrik Belum Siap dan Tak Bisa Dipaksakan
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Selasa, 09 Juli 2024 11:13 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Presiden Jokowi (Joko Widodo) hari Senin, 8 Juli 2024 mengatakan, rencana kepindahannya ke Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur, yang tak bisa dipaksakan.
Presiden Jokowi merespons terkait rencana berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Menurutnya, jika ketersediaan air hingga listrik di IKN sudah siap maka ia pun menyatakan siap untuk berkantor di sana.
"Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah," ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.
"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, Senin.
Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.
"Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin bandara (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil informasi yang saya dapat tentunya masih perlu penyempurnaan," tuturnya.
Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN juga tergantung progres pembangunan di lapangan.
Baca Juga: Kemenhub Berharap Uji Coba Taksi Terbang di IKN Tak Ganggu Ruang Udara Penerbangan Komersial
Presiden mengatakan, keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Presiden memberi keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afganistan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.
Baca Juga: Kementerian PUPR: Konstruksi IKN Akan Dihentikan Sementara Menjelang Upacara HUT RI, 17 Agustus 2024
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden.***