Saya teringat Alm. Pak Lukman Harun. Beliau pernah punya gagasan memberi gaji kepada pimpinan Muhammadiyah supaya waktu dan perhatiannya bisa penuh ke persyarikatan.

Tanggapan Pak AR ketika ditanya: ”Itu niat yang baik, tapi ketua PP mau digaji berapa? Ketua ranting berapa? Apalagi kalau dihitung masa kerja, semua pimpinan rata-rata sudah aktif sejak masa muda. Lalu siapa yang mau membayar gaji itu?” kata Pak AR tersenyum.

Pengurus tidak digaji, itulah kekuatan Muhammadiyah, bukan kelemahan.

Seorang dosen perguruan swasta bukan orang Muhammadiyah bertanya ”Apakah benar semua amal usaha menjadi milik pimpinan pusat?” ”Benar!” jawab saya.

 Baca Juga: Korporasi Hitam, Melegamkan Hukum

”Berapa bantuan dari pusat sampai bisa menguasai semua aset itu?”

”Sama sekali tidak membantu. Hanya meresmikan, itupun kalau ada waktu. Pimpinan Pusat tidak menguasai, walaupun secara hukum semua atas nama pusat”.

”Tidak menguasai tapi memiliki, itu sama saja. Kalau tidak dibantu, lalu dari mana sumber dana membangun amal usaha yang demikian banyak?”

”Dari anggota dan simpatisan. Anggota ranting di desa misalnya, mereka urunan membangun madrasah, SD, mesjid dan sebagainya. Demikian juga aset lain seperti rumah sakit sampai universitas. Mereka paham kalau diberi nama Muhammadiyah itu artinya diberikan kepada Muhammadiyah”.

 Baca Juga: Bagaimana Nasib Twitter Sekarang Setelah Miliuner Elon Musk Batal Membeli