ORBITINDONESIA.COM - Gubernur Jambi Al Haris menerima penghargaan dari Datasemen Khusus (Densus) 88 atas peran dan dukungannya dalam pencegahan terorisme dan deradikalisme eks napiter.

"Ini (penghargaan) bentuk apresiasi dari Densus 88, ke depan saya kira kita perlu, sebab Jambi dengan keterbukaan wilayah di tengah-tengah Pulau Sumatera ini tidak menutup kemungkinan bahwa Jambi menjadi tempat kelompok yang berniat merusak NKRI," kata Gubernur Jambi Al Haris dalam keterangannya di Jambi, Senin, 13 Mei 2024.

Al Haris menegaskan, ke depan pengawasan pintu keluar masuk Provinsi Jambi harus terus dilakukan.

Baca Juga: 5 Fakta Terbaru Penangkapan Karyawan KAI dengan Dugaan Terorisme oleh Densus 88

"Jambi ini kan menerima tamu dengan ramah, masjid juga terbuka lebar. Ini saya kira perlu kita awasi dengan baik," katanya.

Penghargaan atas peran serta dan dukungan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme dan program deradikalisasi terhadap eks napiter beserta keluarga di Provinsi Jambi itu diserahkan secara langsung oleh Kasatgaswil Jambi Densus 88 AKBP Beri Diatra.

Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi merasakan kehadiran Densus 88 memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.

Baca Juga: Pasca Densus 88 Tangkap Pegawai KAI, Polisi Imbau Perhatikan Tetangga Baru yang Tertutup

Menurutnya, Densus 88 telah menunjukkan kinerja yang baik dengan bekerja cepat dan komunikasi serta koordinasi yang baik.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa baru-baru ini dirinya bersama Kapolda Jambi menyaksikan langsung lepas baiat dan ikrar setia NKRI jaringan Jamaah Ansharu Syariah dan eks napiter yang berlangsung di Kabupaten Batanghari.

Proses ini, kata dia, adalah suatu langkah-langkah proteksi preventif dari Densus 88 untuk menjamin keamanan bagi masyarakat.

Baca Juga: Oknum Karyawan Ditangkap Densus 88, Komut Said Aqil: Saya Pastikan Insan KAI Toleran dan Moderat

Haris berpesan kepada generasi muda untuk semangat berkreativitas dengan tetap menjunjung tinggi ideologi dan NKRI.

"Anak-anak bangsa di Jambi ini boleh beraktivitas tapi dalam konteks mereka adalah warga negara Indonesia mengakui bahwa Indonesia adalah negara mereka dan tidak menjadi teroris atau menjadi orang yang tidak mengakui Indonesia," kata Haris. ***