Pikir matang

Merespons kasus ini, Judha mengimbau para pekerja migran Indonesia untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara penempatan, termasuk aturan soal anak.

“Tentu (memiliki anak) adalah hak setiap warga negara, tetapi perlu dipikirkan kesejahteraan si anak. Karena kan mereka bekerja di luar negeri lalu bagaimana dengan status si anak? Apakah anak itu akan memiliki izin tinggal atau malah tak terdokumentasi?” kata Judha.

Baca Juga: Sekitar 94.000 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Timteng dan Asia Dalam 3 Tahun Terakhir

Setiap orang tua, dia menegaskan, bertanggung jawab untuk memikirkan kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang mereka lahirkan.

“Jangan memaksakan diri. Boleh saja punya anak tetapi dipikirkan dahulu konsekuensinya,” kata dia.

Dari sisi pemerintah, Kemlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga lainnya terus berupaya mengelola pola migrasi yang aman bagi para pekerja migran Indonesia.

Baca Juga: Hanya Dalam Waktu Segini, Bandara Soekarno Hatta Sudah Mencegah Keberangkatan 2.486 Pekerja Migran Ilegal

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Namun, Judha pun memahami perlunya pekerja migran Indonesia patuh pada peraturan dan hukum negara penempatan.

Di Malaysia misalnya, ketentuan imigrasi Malaysia melarang pekerja migran membawa serta anggota keluarga mereka, termasuk tidak membolehkan pekerja migran menikah dan memiliki anak.

Baca Juga: Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta Cegah 2 Pekerja Migran Nonprosedural Pergi ke Dubai

“Itulah kenapa WNI yang bekerja di Malaysia kemudian punya anak, anaknya tidak bisa mengakses sekolah formal yang ada di Malaysia, dan status anak itu pun akhirnya undocumented,” kata Judha.