"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara terkait untuk menangani masalah-masalah relevan melalui dialog dan konsultasi sehingga dapat bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan di Laut Cina Selatan,"  tutur Lou.

Dalam beberapa tahun terakhir, Lou menyebut NPC telah memberikan dukungan penuh dan secara aktif melakukan kerja sama multi-level, multi-saluran dengan badan legislatif negara-negara tetangga. 

China, ujarnya, juga terus berupaya mengonsolidasikan opini publik dan memberikan jaminan hukum antara China dan negara-negara tetangga.

Baca Juga: Wisatawan Asal China Meninggal di Pink Beach, Kawasan Taman Nasional Komodo, Karena Kelelahan

"China akan terus secara aktif mempraktikkan konsep persahabatan, ketulusan, saling menguntungkan dan inklusif dan mempererat kerja sama persahabatan dan konvergensi kepentingan dengan negara-negara tetangga," katanya. 

UU Spionase

Sementara mengenai revisi Undang-Undang Anti Spionase yang disahkan NPC pada April 2023, Lou menyebut UU Anti-Spionase direvisi dengan mengacu pada praktik internasional dan sistem hukum di berbagai negara.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Menang di TPS Beijing China

"UU tersebut telah menyempurnakan definisi spionase, memperjelas batasan antara ilegal dan ilegal. tindakan yang sah, dan meningkatkan kepastian dan rasa aman perusahaan asing dan orang asing dalam berinvestasi, bekerja dan tinggal di China," tambah Lou.

UU Anti-Spionase itu awalnya diadopsi pada 2014 untuk melindungi rahasia negara.

UU tersebut memberikan kekuasaan pada otoritas China untuk menindak pencurian dan penyebarluasan "dokumen, data, materi, dan barang yang berkaitan dengan keamanan dan kepentingan nasional".

Baca Juga: Prabowo Unggul di Perhitungan Cepat, China Siap Bekerja Sama dengan Pemerintah Baru Indonesia

Namun setelah direvisi, UU itu mencakup serangan dunia maya terhadap organisasi negara dan infrastruktur utama oleh "entitas mata-mata dan agen mereka".