ORBITINDONESIA.COM - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, pemerintah Jepang harus bertanggung jawab atas kebocoran air radioaktif dari PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) Fukushima pada Rabu, 7 Februari 2024.

"Jepang punya tanggung jawab untuk memublikasikan insiden tersebut secara cepat, komprehensif, dan transparan serta bertanggung jawab untuk memberikan perincian kondisinya ," kata Wang di depan media di Beijing, China,  Kamis, 9 Februari 2024.

Tanggung jawab terhadap China itu, kata Wang, perlu dijalankan Jepang karena rencana pembuangan limbah akan berlangsung selama 30 tahun atau bahkan lebih lama.

Baca Juga: Aktivitas Militer di PLTN Ukraina Harus Diakhiri Karena Potensi Bencana Nuklir di Eropa

Juru bicara TEPCO (Tokyo Electric Power Co) mengatakan, diperkirakan ada 5,5 ton (5.500) liter air radioaktif yang bocor dari PLTN Fukushima pada Rabu di fasilitas yang memproses air.

Pemrosesan itu berlangsung sebelum sebagian besar unsur radioaktif disaring di fasilitas canggih --yang dikenal sebagai ALPS.

"Insiden ini kembali mengungkap permasalahan yang sudah lama ada dalam manajemen internal TEPCO," kata Wang, menambahkan.

Baca Juga: Kian Banyak Orang Dewasa di Jepang Memilih Tidak Menikah: Hanya Buang Uang dan Waktu

TEPCO mengatakan kebocoran dari ventilasi diketahui oleh seorang pekerja yang sedang membersihkan ventilasi, sebelum mengoperasikan fasilitas tersebut.

Wang menekankan bahwa China punya banyak alasan untuk khawatir dan tanda tanya besar muncul pascainsiden itu. 

"Bisakah Jepang menjamin keselamatan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pembuangan air limbah pada masa depan? Dapatkah fasilitas pengolahan dan pembuangan air yang terkontaminasi nuklir di Fukushima beroperasi dengan stabil dan efektif dalam jangka panjang?" ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Malaysia Tak Mendukung, Jepang Batal Menggarap Proyek Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura

Kebocoran air yang terkontaminasi nuklir di fasilitas tersebut, menurut Wang, kembali menunjukkan pentingnya skema pemantauan internasional yang efektif dalam jangka panjang.

China mendesak Jepang untuk serius menanggapi kekhawatiran dunia, membuang air yang terkontaminasi nuklir dengan cara yang bertanggung jawab.

Jepang, kata Wang, juga perlu bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menerapkan skema pemantauan internasional yang independen dan efektif dalam jangka panjang untuk menghindari dampak buruk pembuangan air limbah ke laut.

Baca Juga: Sukses di Pasar Jepang, Sharp Pasarkan Ponsel Pintar AQUOS sense8 untuk Kelas Menengah di Indonesia

Atas kebocoran air limbah tersebut, TEPCO menyebut tidak ada tanda-tanda kontaminasi yang terdeteksi di luar fasilitas tersebut. TEPCO juga mengeklaim "tidak ada perubahan signifikan" di pos-pos pemantauan radioaktivitas di sekitar pembangkit listrik.

Namun, TEPCO berencana untuk membuang tanah di sekitar area yang mungkin telah terkontaminasi.

PLTN Fukushima hancur akibat gempa bumi besar dan tsunami pada 2011, yang menewaskan 18 ribu orang. Operasi pembersihan fasilitas itu diperkirakan memakan waktu hingga puluhan tahun.

Baca Juga: Menlu Rusia Sergei Lavrov: Jepang, Korsel, AS Bikin Blok Militer Baru, Siap Berperang dengan Korut

Sejak Agustus 2023, TEPCO secara bertahap mulai melepaskan 1,34 juta ton limbah air olahan yang dikumpulkan sejak bencana ke Samudera Pasifik.

Jepang mengeklaim air limbah itu tidak berbahaya dan sangat encer di laut yang kemudian dibuang secara bertahap selama puluhan tahun.

Klaim tersebut didukung oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) setelah badan di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa itu melakukan survei dampak lingkungan, termasuk dengan mengambil sampel air dan ikan.

Baca Juga: Imigrasi Bali Deportasi dan Tangkal WNA Asal Jepang Pelaku Pencabulan Anak Masuk Indonesia

Namun, China dan Rusia mengkritik pembuangan limbah PLTN Fukushima serta melarang semua impor makanan laut dari Jepang. ***