Masuknya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ke Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) beberapa hari lalu perlu terus dikritisi dan disorot, sebab langkah politik putra Presiden dapat diinterpretasikan beragam, meski akhirnya semua tergantung pada niat dan tujuannya.

Baca Juga: Beberapa Judul Drama yang Ditunggu Season kedua, dari Drakor Sweet Home sampai Extraordinary Attorney Woo

Dalam perspektif demokrasi tentu pilihan politik Kaesang bergabung ke PSI bukan hal yang tabu. Namun jika dikaitkan dengan semangat reformasi yang membatasi kekuasaan absolut, maka bisa saja langkah Kaesang dapat diinterpretasikan  bertentangan dengan semangat reformasi yang berkomitmen memberantas KKN dan kekuasaan absolut.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan Kaesang dengan Ayahnya yakni Joko Widodo yang kini masih menjabat sebagai Presiden RI. Sebab pandangan publik secara umum akan melihat Kaesang sebagai bagian dari hubungan keluarga dalam hal ini putra dari anak nomer satu Indonesia.

Namun hal tersebut dapat menjadi nilai positif jika niat Kaesang  bergabung dan menjadi Kertua Umum PSI adalah untuk mendukung demokrasi yang sehat dan berkontribusi pada persaingan politik yang lebih seimbang, maka ini dapat dianggap sebagai langkah positif. Ini menunjukkan keinginan untuk memperkaya spektrum politik dengan ide-ide baru dan alternatif.

Sebaliknya akan dinilai negatif jika ada indikasi bahwa tujuannya adalah melanggengkan dominasi kekuasaan PDIP  dan koalisinya, atau untuk kepentingan politik tertentu yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi, maka ini dapat dianggap sebagai langkah yang meragukan.

Baca Juga: Jurnalis Dukung GARAMIN NTT Publikasikan Kaum Disabilitas

Karena itu diperlukan upaya  menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam politik, sehingga tindakan politik dapat dinilai berdasarkan fakta dan tujuan yang jelas.

Selain itu, partai politik dan pemimpin politik harus tetap terhubung dengan aspirasi rakyat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas, tanpa membatasi dominasi berkepanjangan dari satu kelompok atau partai tertentu.

Demokrasi yang sehat memerlukan sistem dengan persaingan politik yang seimbang di antara partai-partai politik, karenanya peran dan langkah politik keluarga Jokowi sangat diperlukan dengan mengedepankan tujuan reformasi, membentuk pemerintahan yang terbebas dari KKN dan menghilangkan dominasi kekuasaan presiden dan partai yang berkepanjangan.