Hasil riset CNBC ini secara tegas dan jelas sudah menjawab dan menegasikan isu yang digulirkan “kaum pendek akal.” Tujuannya jelas, tentu saja sebagai "komoditas politik" untuk mengganggu perjalanan politik Ganjar Pranowo, karena selangkah lagi akan memenangkan Pilpres 2024.

Dari uraian di atas, terbukti bahwa Ganjar Pranowo lebih unggul jika dibandingkan dengan Anies Baswedan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayahnya.

Setidaknya, prestasi Ganjar Pranowo dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah ini, bisa menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Ganjar Pranowo jika dibandingkan dengan calon Presiden lain dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 yang akan datang.

Sebagai penutup, perlu kita paripurnakan edukasi kepada “kaum pendek akal” terkait kemiskinan di Jawa Tengah. Tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah tidak bisa dilepaskan dari faktor penyumbang sektor tenaga kerja.

Baca Juga: Kunjungi Kanwil Kemenkumham DKI, Edward Omar Sharif Hiariej Puas dan Beri Apresiasi

Struktur lapangan pekerjaan di Jawa Tengah didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap tenaga kerja sebesar 24,78 persen dari total penduduk yang bekerja.

Karakteristik berbagai jenis lapangan pekerjaan pada bidang ini memang termasuk dalam rentang pendapatan lapisan bawah, karena umumnya menjadi pilihan pekerjaan lapisan masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah, serta tanpa keahlian khusus yang menjanjikan penghasilan yang tinggi.

Pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, hingga masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada era Orde Lama dan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, mayoritas rakyat Jawa Tengah berprofesi petani.

Untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menjalankan program transmigrasi petani dari seluruh wilayah Jawa Tengah ke seluruh provinsi di Indonesia, yang masih sedikit penduduknya serta sangat luas wilayah pertanahannya, yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Baca Juga: Warga Harus Cetak Ulang KTP Ketika Daerah Khusus Ibu Kota Berubah Menjadi Daerah Khusus Jakarta