Oleh: Johan O Silalahi*

ORBITINDONESIA.COM - Sekarang ini sedang diciptakan isu soal kemiskinan di Jawa Tengah oleh sekelompok kecil orang, yang tujuan sesungguhnya menggulirkan isu tersebut sebagai "komoditas politik."

Yakni, agar menjadi "isu politik" yang bisa dibahas terkait calon Presiden terkuat yang selangkah lagi akan memenangkan Pemilihan Presiden 2024, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Oleh karena itu, sahabat saya Denny JA, salah satu konsultan politik di Indonesia, merasa perlu membahas khusus tentang masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa Jawa Tengah bukan merupakan provinsi termiskin di Indonesia, bahkan tidak termasuk dalam daftar peringkat 10 provinsi termiskin di Indonesia.

 Baca Juga: 7 Fakta Menarik Penangkapan Nur Utami, Pelaku Jaringan Narkotika Fredy Pratama, Doyan Flexing di Medsos

Sesungguhnya sekelompok orang ini, sangat layak dinyatakan sebagai “kaum pendek akal.” Mengapa mereka layak disebut sebagai kelompok orang yang pendek akalnya, karena empat faktor yang fundamental.

Yakni: (1) keterbatasan pengetahuan mereka; (2) jangkauan berpikir mereka yang pendek; (3) sifat dan karakter mereka malas membaca dan menggali informasi secara komprehensif; dan (4) mereka memenuhi beberapa karakteritik manusia Indonesia versi Mochtar Lubis, yaitu munafik dan hipokrit, enggan dan segan bertanggung jawab, dan berkarakter lemah.

Karakteristik sifat dan perilaku “kelompok pendek akal” menjadi bukti nyata bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang perlu diberikan edukasi agar menjadi manusia Indonesia yang lebih cerdas, serta memiliki akal panjang dan budi pekerti yang luhur.

Pertama, kita edukasi mereka “kaum pendek akal” ini dengan pemahaman dan kesadaran bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga merupakan calon presiden paling potensial memenangkan Pilpres 2024, sangat dihormati oleh rakyat Jawa Tengah sebagai pemimpin.

Baca Juga: PROFIL LENGKAP Nur Utami, Selebgram Tersangka Kasus TPPU Jaringan Narkotika Fredy Pratama dan Akun Medsosnya

Ada dua fakta dan logika sederhana yang bisa membuktikan dukungan penuh rakyat Jawa Tengah kepada Ganjar Pranowo. Sesuai dengan hasil survei berbagai lembaga survei di Indonesia, menempatkan Ganjar Pranowo sebagai peringkat nomor satu (peringkat pertama) calon Presiden RI tahun 2024-2029 yang paling banyak dipilih dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dukungan rakyat Jawa Tengah kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI dibuktikan dengan hasil survei dari hampir seluruh lembaga survei pada rentang waktu yang panjang hingga sekarang, berada pada kisaran angka elektabilitas 70-75 persen.

Artinya sekitar 70 persen hingga 75 persen dari seluruh rakyat Jawa Tengah dengan populasi penduduk sebanyak 37.032.410 orang (data BPS 2022), mendukung penuh Ganjar Pranowo untuk memimpin bangsa dan negara kita sebagai Presiden RI periode 2024-2029.

Jika Ganjar Pranowo dianggap tidak berhasil dan tidak dihormati oleh rakyat Jawa Tengah karena masalah kemiskinan, bagaimana mungkin Ganjar Pranowo dipilih kembali untuk periode kedua menjadi Gubernur pada Pilgub Jawa Tengah 2018 dengan dukungan 58,78 persen dari total pemilih di Jawa Tengah.

 Baca Juga: Viral Beredar Video Keributan Antar Warga di Kapetakan Cirebon Jalan Pantura Ditutup, Ternyata Ini Penyebabnya

Sekarang ini, angka dukungan 58,78 persen pemilih di Jawa Tengah pada 2018 sudah melonjak menjadi 70-75 persen untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI 2024-2029.

Kedua, kita edukasi mereka “kaum pendek akal” ini dengan membuka keterbatasan pengetahuan mereka, jangkauan berpikir mereka yang pendek, serta sifat dan karakter mereka yang malas membaca dan menggali informasi secara komprehensif tentang kemiskinan di Jawa Tengah, serta dikaitkan dengan nafsu syahwat mereka untuk mencari-cari dan mengada-adakan kelemahan Ganjar Pranowo karena kontestasi pemilihan presiden 2024.

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Menurut BPS, definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut garis kemiskinan.

Baca Juga: Kurang Hati-hati, Polisi Tewas usai Alami Kecelakaan Tunggal Tabrak Pembatas Jalan

Definisi kemiskinan menurut Friedman dalam Usman (2006) adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya.

Kemiskinan di Jawa Tengah merupakan masalah fundamental bangsa dan negara kita yang ada sejak Indonesia belum merdeka hingga sekarang. Masalah kemiskinan di Jawa Tengah serta kemiskinan di seluruh wilayah lainnya di Indonesia, merupakan masalah kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita, seluruh rakyat Indonesia.

Karena sifatnya multidimensi dan sangat kompleks, penuntasan masalah kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia tidak bisa dibebankan hanya pada seorang kepala daerah setingkat Gubernur apalagi Bupati dan Walikota.

Pengentasan kemiskinan harus menjadi tanggung jawab pemimpin tertinggi negara, yaitu Presiden RI bersama jajaran kabinet pemerintahan dan seluruh aparatur negara, serta tentunya juga menjadi tanggung jawab kita seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: Profil dan Fakta Menarik Kim So Hyun, Aktris Cantik Berbakat Pemeran Mok Sol Hee dalam Drakor My Lovely Liar

Berdasarkan data BPS tahun 2023, ada 15 provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinannya. Yaitu: 1) Papua 26,80 persen; 2) Papua Barat 21,43 persen; 3) Nusa Tenggara Timur 20,23 persen; 4) Maluku 16,23 persen; 5) Gorontalo 15,51 persen; 6) Aceh 14,75 persen; 7) Bengkulu 14,34 persen; 8) Nusa Tenggara Barat 13,82 persen; 9) Sulawesi Tengah 12,30 persen; 10) Sumatera Selatan 11,95 persen; 11) Sulawesi Barat 11,92 persen; 12) Daerah Istimewa Yogyakarta 11,49 persen; 13) Lampung 11,44 persen; 14) Sulawesi Tenggara 11,27 persen; 15) Jawa Tengah 10,98 persen.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, Jawa Tengah menempati peringkat 15 provinsi termiskin di Indonesia, bukan provinsi termiskin di Indonesia, bahkan tidak termasuk dalam 10 peringkat termiskin, dikalahkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada peringkat 12.

Padahal DIY adalah wilayah sangat penting dan bersejarah di Indonesia, karena tanggal 4 Januari 1946 Yogyakarta pernah menjadi ibukota Indonesia.

Artinya, mudah kita simpulkan bahwa isu kemiskinan yang digulirkan oleh “kaum pendek akal” memang sangat mengada-ada. Karena, sudah pernah diberitakan oleh media CNBC di Indonesia pada 22 April 2023.

Baca Juga: Menengok Bangunan Masjid Tertua di Cirebon Peninggalan Sunan Gunung Jati

Hasil penelitian CNBC Indonesia Research, kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dibandingkan dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Ganjar Pranowo berhasil menjadi juaranya mengalahkan Anies Baswedan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2018 atau periode sebelum Ganjar Pranowo menjabat gubernur, tercatat 3,87 juta atau secara rasio mencapai 11,19 persen.

Empat tahun setelah Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat 3,86 juta, karena terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 100 ribu orang. Jadi, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,96 persen.

Jika dibandingkan dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdasarkan hasil riset CNBC Indonesia Research tersebut, pada September 2017 sebelum Anies Baswedan memimpin, jumlah warga miskin di Jakarta tercatat 393,13 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan tercatat 3,78 persen.

Baca Juga: Relawan Gerilya 08 Deklarasi Dukung Prabowo

Kemudian pada akhir periode Anies Baswedan yakni September 2022, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat 494,93 ribu orang dengan tingkat kemiskinan 4,61 persen. Artinya, selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, jumlah rakyat miskin bertambah 101,8 ribu dan tingkat kemiskinan bertambah 0,83 persen.

Perbandingan ini memang dilakukan secara “apple to apple”, pada periode awal kedua gubernur tersebut memimpin wilayahnya masing-masing. Tetap perlu ada catatan dan perhatian khusus atas riset CNBC tersebut, terkait bencana pandemi Covid di Indonesia.

Harus kita akui bahwa terjadinya pandemi Covid selama hampir 3 tahun di seluruh dunia serta khususnya di Indonesia, telah meluluh-lantakkan perekonomian dunia serta perekonomian bangsa dan negara kita.

Tapi, setidaknya riset yang dilakukan CNBC, sudah bisa menjawab bahwa Ganjar Pranowo sudah menorehkan prestasi yang layak diberikan apresiasi, karena berhasil mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah.

Baca Juga: Hasil Pegadaian Liga 2, Brace Hari Nur Bawa Malut United Bungkam Perserang

Hasil riset CNBC ini secara tegas dan jelas sudah menjawab dan menegasikan isu yang digulirkan “kaum pendek akal.” Tujuannya jelas, tentu saja sebagai "komoditas politik" untuk mengganggu perjalanan politik Ganjar Pranowo, karena selangkah lagi akan memenangkan Pilpres 2024.

Dari uraian di atas, terbukti bahwa Ganjar Pranowo lebih unggul jika dibandingkan dengan Anies Baswedan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayahnya.

Setidaknya, prestasi Ganjar Pranowo dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah ini, bisa menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Ganjar Pranowo jika dibandingkan dengan calon Presiden lain dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 yang akan datang.

Sebagai penutup, perlu kita paripurnakan edukasi kepada “kaum pendek akal” terkait kemiskinan di Jawa Tengah. Tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah tidak bisa dilepaskan dari faktor penyumbang sektor tenaga kerja.

Baca Juga: Kunjungi Kanwil Kemenkumham DKI, Edward Omar Sharif Hiariej Puas dan Beri Apresiasi

Struktur lapangan pekerjaan di Jawa Tengah didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap tenaga kerja sebesar 24,78 persen dari total penduduk yang bekerja.

Karakteristik berbagai jenis lapangan pekerjaan pada bidang ini memang termasuk dalam rentang pendapatan lapisan bawah, karena umumnya menjadi pilihan pekerjaan lapisan masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah, serta tanpa keahlian khusus yang menjanjikan penghasilan yang tinggi.

Pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, hingga masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada era Orde Lama dan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, mayoritas rakyat Jawa Tengah berprofesi petani.

Untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menjalankan program transmigrasi petani dari seluruh wilayah Jawa Tengah ke seluruh provinsi di Indonesia, yang masih sedikit penduduknya serta sangat luas wilayah pertanahannya, yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Baca Juga: Warga Harus Cetak Ulang KTP Ketika Daerah Khusus Ibu Kota Berubah Menjadi Daerah Khusus Jakarta

Presiden Soeharto menjalankan sangat masif program transmigrasi yang sudah dimulai oleh Presiden Soekarno pada 12 Desember 1950, dan menjadikannya sebagai salah satu primadona kebijakan pemerintahan Orde Baru.

Sesungguhnya program transmigrasi ini sudah dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1905 dengan nama berbeda, yakni program “kolonisatie”. Seluruh catatan sejarah ini menjadi bukti bahwa kemiskinan di Jawa Tengah merupakan masalah warisan sejak zaman Indonesia belum merdeka, hingga era reformasi sekarang ini.

Jadi, perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita “kaum pendek akal,” agar memiliki akal panjang serta budi pekerti yang luhur. Jangan menjadikan kemiskinan rakyat Jawa Tengah ini, seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah seorang diri.

Kemiskinan di Jawa Tengah serta kemiskinan di seluruh wilayah lainnya di Indonesia, merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh rakyat Indonesia, serta khususnya pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru.

Baca Juga: Hendrajit: Viral Rencana Orange Revolution Identik Dengan Dokumen Gilchrist April 1965?

Suka tidak suka, harus diakui bahwa Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Soekarno, apalagi pada periode kepemimpinan Presiden Soeharto, berhasil melewati setahap demi setahap pengentasan masalah kemiskinan, khususnya mengatasi tingkat kemiskinan absolut di Indonesia.

Sekarang ini, kemiskinan menjadi masalah yang sangat serius bagi seluruh negara di dunia, bahkan tidak hanya di negara miskin dan terbelakang, serta negara berkembang. Kemiskinan bahkan menjadi masalah serius juga bagi negara-negara maju, akibat resesi ekonomi yang terjadi pasca pandemi Covid di seluruh dunia.

Kemiskinan di seluruh dunia menjadi semakin kompleks karena dampak ekonomi, yang ditimbulkan akibat perang Rusia dengan Ukraina. Oleh karena itu, masalah ekonomi serta pengentasan kemiskinan harus menjadi kebijakan prioritas bagi pemerintahan baru, yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

InsyaAllah, pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah serta di seluruh provinsi di Indonesia, akan menjadi tugas dan tanggung jawab Ganjar Pranowo jika sudah diberi amanah dan kepercayaan oleh rakyat Indonesia, untuk memimpin bangsa dan negara sebagai Presiden 2024-2029, melalui Pemilihan Presiden 14 Februari 2024.

*Johan O Silalahi, Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia ***