ORBITINDONESIA.COM - Terima kasih Jokowi dan DPR, plus Menkes! Publik masih ingat. Ketika muncul kasus Terawan, berujung pembentukan Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mencibir.

Padahal gerakan untuk menghabisi peran salah IDI dilakukan simultan. Oleh para peduli negeri, termasuk militer.

IDI pun menurunkan buzzer dan media untuk melawan DPR dan Presiden Jokowi. IDI sejatinya adalah negara dalam negara. Persis seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi regulator produk halal, sebelum dicabut dan dikembalikan ke Kementerian Agama alias negara.

Baca Juga: Dr KH Amidhan Shaberah: Hijrah dan HAM

Peran IDI sebagai regulator di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan lebih menggerogoti duitnya dibanding MUI. Duit dari mana? Rekomendasi spesialisasi, izin praktik, izin belajar, dan sebagainya termasuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia.

Kementerian Kesehatan pun selama ini kalah dengan IDI karena IDI telanjur menjadi organisasi dengan uang triliunan rupiah. Konsul kesehatan pun kalah pamor dan menjadi underbouw IDI.

Dengan duitnya yang tanpa batas IDI beroposisi. Kegeraman Jokowi dan publik tergambarkan ketika IDI berseberangan dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19, menjadi kompor yang mendiskreditkan pemerintah.

Maka gerakan merombak dan mempreteli IDI dari sisi Undang-Undang Kesehatan berjalan simultan dan diakselerasi.

Baca Juga: Profil Lengkap Cinta Mega, Anggota DPRD DKI Jakarta yang Diduga Main Game Ternyata dari Fraksi PDIP

Para dokter militer mengambil sikap tegas tidak mematuhi IDI. UU yang salah menempatkan IDI sebagai regulator. Itu yang dibongkar, dan nama IDI pun dibuang dari UU Kesehatan.