Meskipun Stalin mula-mula menjalankan pemerintahan Uni Soviet selaku kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif (pluralitas), tetapi ia akhirnya menjadi diktator "de facto" Uni Soviet pada era 1930-an.

Sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme–Leninisme, sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme.

Dilema Finlandia

Memang awalnya Finlandia berada dalam dilema, ketika melihat negara-negara yang melepaskan netralitas mereka untuk berperang dengan Uni Soviet dalam peperangan yang akan pecah di antara Uni Soviet dan Jerman Nazi.

Tetapi, Finlandia yang lebih bersimpati pada Jerman daripada Uni Soviet memilih untuk bersikap netral, karena beranggapan Jerman letaknya sangat jauh, sedangkan batas Uni Soviet hanya beberapa puluh kilometer saja. Tetapi netralitas Finlandia tidak bisa diterima Stalin.

Baca Juga: Mengerikan! Polisi Temukan Tiga Truk Narkoba di Bekasi: Barang Bukti Sudah Diangkut

Finlandia itu memang terletak hanya 32 kilometer dari Leningrad (Uni Soviet), artinya tidak ada rintangan berarti jika Jerman kelak menyerbu dari jurusan Finlandia ke arah Leningrad. Karena alasan itu, Stalin memberi tuntutan yang sulit untuk Finlandia.

Tuntutan Stalin, di bulan Oktober 1939, ia menuntut kepada Finlandia untuk menyerahkan pulau Hanko, Koivisto, dan beberapa pulau lain seperti Lavansari, Tyrtaersaari, Seiskari, dan semua pulau-pulau di Teluk Finlandia.

Di samping ini Stalin menuntut penyerahan sebagian dari semenanjung dekat Petsamo, di sebelah utara Finlandia, Rybachi.

Tetapi akhirnya Finlandia perlahan-lahan bersedia menyerahkan pulau-pulau di Teluk Finlandia, kecuali pulau Hanko. Mengenai perbatasannya dengan Leningrad, Finlandia masih dapat menerimanya.