Kata Arif, buzzer tidak mengkritik berita yang disiarkan oleh pers. tapi, kerap melancarkan serangan kepada pers itu sendiri. Dalam beberapa kasus, buzzer menyerang jurnalis yang membuat berita.

Kata Arif, yang dimaksud untuk menurunkan kredibilitas dari media, bukan mendebat konten yang disajikan media. Arif membuat istilah yang keren, yang dilakukan buzzer itu adalah upaya killing the messenger, membunuh si pembawa pesan.

Yang lebih lucu adalah pernyataan anggota Dewan Pers Asep Setiawan. Menurutnya kehadiran buzzer dianggap mengganggu kebebasan pers. Asep bahkan meminta buzzer ditiadakan.

Baca Juga: Mamprangkeun! Sandiaga Uno Galakkan Kabupaten Kuningan Jadi Potensi Wisata Beragam, Salah Satunya J&J

Dia sepertinya menuding bahwa buzzer itu digerakkan oleh pemerintah. Makanya dia berargumen, pemerintah sudah ada pejabat humas yang menjawab jika kritik pers perlu direspons, atau dari para pemangku jabatan publik langsung.

Kalau kita nalar dengan jernih, pernyataan dua orang dari Dewan Pers itu jelas bermasalah. Yang pertama, pernyataan tentang buzzer itu sendiri sudah salah kaprah dan menghina. Istillah buzzer ditarik ke ranah politik dengan mengaitkannya pada pemerintah.

Ini tuduhan yang berbahaya, apalagi jika mereka tidak punya buktinya. Mungkin Dewan Pers beranggapan, karena para buzzer itu pembela pemerintah, otomatis mereka dibiayai oleh pemerintah.

Padahal orang-orang yang mengkritik perusahaan media seperti majalah Tempo misalnya, itu adalah orang-orang yang sebelumnya adalah pendukung Jokowi saat pilpres.

Baca Juga: Dody Prawiranegara Kini Semakin Berani, Skenario Teddy Minahasa Menjebak Linda: Bohong Semua Itu!

Label buzzer jelas bermaslaah dan menghina. Karena orang-orang ini sebagian besar hanya menyuarakan pendapat mereka di medsos. Kebetulan ada yang menjadi influencer medsos. Tapi banyak juga yang hanya orang biasa.