ORBITINDONESIA.COM - Dewan Pers belum lama ini membuat pernyataan yang keras soal Buzzer. Istilah Buzzer sebenarnya dipopulerkan oleh majalah Tempo dengan pemaknaan yang lebih sempit.

Kemudian istilah buzzer bercampur dengan istilah lain, misalnya influencer dan cyber troops. Influencer adalah tokoh berpengaruh yang memiliki identitas jelas di medsos.

Sementara cyber troops adalah pasukan yang dibentuk untuk melakukan serangan di medsos. Umumnya sih untuk kegiatan politik. Tapi kemudian semua istilah itu dicampur aduk sebagai buzzer. Siapapun yang membuat opini di medsos disebut buzzer.

Baca Juga: Piala Asia U20: Timnas Indonesia Melawan Irak, Garuda Kalah dari 10 Pemain Irak

Secara umum sebelum diframing oleh Tempo dan Dewan Pers, buzzer adalah orang atau sekumpulan orang yang dibayar jasanya, untuk mempromosikan atau menyuarakan sesuatu.

Jadi kalau ada suatu produk yang ingin dikenalkan pada publik, terutama di medsos maka digunakanlah para buzzer ini. Buzzer berguna sebagai sarana pemasaran atau iklan. Perusahaan menggunakannya sebagai strategi bisnis dalam mengiklankan produknya.

Sampai di sini sebenarnya tidak ada yang negatif. Sampai kemudian Tempo menyeret istilah ini dalam suasana politis. Tempo mengaitkan buzzer dengan kepentingan pemerintah. Inilah yang kemudian diikuti oleh banyak orang, termasuk Dewan Pers.

Misalnya Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli yang menyatakan, kehadiran dari para pendengung (buzzer) itu membahayakan bagi kebebasan pers.

Baca Juga: Netizen Mendoxing Kehidupan Pribadi Mario, Ayahnya dan Agnes: Jadi Melebar ke Mana Mana

Arif mempermasalahkan kritik yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pers. Menurutnya, kritik harus didasari dengan jati diri yang jelas.