SEJALAN Dengan Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung Percepatan Giant Sea Wall Teluk Jakarta
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Senin, 13 Februari 2023 19:44 WIB
Apalagi, sebagian wilayah DKI Jakarta atau sekitar 40 persennya berada di bawah permukaan air laut sehingga berpotensi selalu dilanda banjir besar.
"Selain itu, masifnya penggunaan air tanah baik oleh rumah tangga maupun industri, juga semakin membuat turunnya permukaan tanah rata-rata per tahunnya mencapai 7,5-12 centimeter," ujar Bamsoet sapaan akrabnya.
"Bahkan, di beberapa titik turunnya permukaan tanah per tahun bisa mencapai 20 centimeter," sebut dia.
Keberadaan giant sea wall nantinya dapat menampung air dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa diolah untuk memenuhi sumber air bersih guna kebutuhan rumah tangga dan industri.
Baca Juga: Cari Co Host, Kaesang Pangarep Kebanjiran Pelamar: Salah Satunya Jokowi KW
Sebagaimana juga ditekankan Presiden, walaupun Ibu Kota Negara direncanakan pindah ke Kalimantan Timur, akan tetapi pembangunan giant sea wall harus tetap dilaksanakan sebagai upaya agar Jakarta tidak tenggelam, ujar Bambang Soesatyo.
Bambang mengatakan ketika DKI Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok, sudah melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk mempelajari cara negara itu menanggulangi banjir.
"Sebagai negara dengan kondisi geografis daratan yang berada di bawah permukaan laut, Belanda mempunyai banyak pengalaman mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan air, terutama penanganan banjir hingga pengelolaan air bersih," kata dia.
Atas dasar itu, tidak salah apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kerja sama dengan berbagai pihak dari Belanda, ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Tindak Tegas Pemilik Awetan Satwa Lindung, Khususnya di Ruang Ketua MPR
Proyek giant sea wall sedang dalam tahapan pematangan konsep yang mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan pembiayaan. Hal itu melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.