ORBITINDONESIA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung keinginan Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi berkait percepatan pembangunan giant sea wall atau penahan gelombang laut raksasa di Teluk Jakarta.

Giant sea wall adalah sebagai bagian dari proyek national capital integrated coastal development (NCICD).

"Tujuan utamanya untuk mencegah penetrasi air laut masuk ke daratan, abrasi laut dan banjir rob sehingga bisa mencegah banjir di DKI Jakarta," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Survei Populi Center: Kepuasan Masyarakat kepada Pemerintahan Jokowi NAIK

Pembangunan giant sea wall mulai dicanangkan pada tahun 2014 sewaktu Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Giant sea wall direncanakan memiliki kedalaman sekitar 15 meter, serta tinggi sekitar tujuh meter dengan panjang mencapai 37,356 kilometer yang membentang di sepanjang Teluk Jakarta.

Keinginan Jokowi agar giant sea wall segera dikerjakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terakhir kali disampaikan saat peresmian sodetan Kali Ciliwung akhir Januari 2023.

Desakan Jokowi ii mengingat ancaman banjir di Ibu Kota masih ada sehingga pembangunan giant sea wall harus dilaksanakan secepatnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Diharap Terus Lindungi Industri AMDK dari Persaingan Tidak Sehat

Apalagi, sebagian wilayah DKI Jakarta atau sekitar 40 persennya berada di bawah permukaan air laut sehingga berpotensi selalu dilanda banjir besar.

"Selain itu, masifnya penggunaan air tanah baik oleh rumah tangga maupun industri, juga semakin membuat turunnya permukaan tanah rata-rata per tahunnya mencapai 7,5-12 centimeter," ujar Bamsoet sapaan akrabnya.

"Bahkan, di beberapa titik turunnya permukaan tanah per tahun bisa mencapai 20 centimeter," sebut dia.

Keberadaan giant sea wall nantinya dapat menampung air dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa diolah untuk memenuhi sumber air bersih guna kebutuhan rumah tangga dan industri.

Baca Juga: Cari Co Host, Kaesang Pangarep Kebanjiran Pelamar: Salah Satunya Jokowi KW

Sebagaimana juga ditekankan Presiden, walaupun Ibu Kota Negara direncanakan pindah ke Kalimantan Timur, akan tetapi pembangunan giant sea wall harus tetap dilaksanakan sebagai upaya agar Jakarta tidak tenggelam, ujar Bambang Soesatyo.

Bambang mengatakan ketika DKI Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok, sudah melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk mempelajari cara negara itu menanggulangi banjir.

"Sebagai negara dengan kondisi geografis daratan yang berada di bawah permukaan laut, Belanda mempunyai banyak pengalaman mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan air, terutama penanganan banjir hingga pengelolaan air bersih," kata dia.

Atas dasar itu, tidak salah apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kerja sama dengan berbagai pihak dari Belanda, ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Tindak Tegas Pemilik Awetan Satwa Lindung, Khususnya di Ruang Ketua MPR

Proyek giant sea wall sedang dalam tahapan pematangan konsep yang mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan pembiayaan. Hal itu melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan giant sea wall diperkirakan mencapai 45 miliar dolar AS," katanya.

Terakhir, selain menggunakan anggaran pusat dan daerah, pembiayaannya juga bisa menggunakan berbagai sumber investasi dari banyak pihak. Termasuk melalui hibah yang dilakukan negara sahabat atau organisasi filantropis dunia. ***