Ahmad Daryoko: John Perkins Itu Ternyata Teman Dahlan Iskan
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Kamis, 02 Februari 2023 13:24 WIB
ORBITINDONESIA - Dahlan Iskan dalam misi "merusak" PLN ini ternyata hanya merupakan "follow up" dari gagasan dan cita-cita Agen CIA bidang ekonomi bernama John Perkins, yang masuk ke Indonesia pada 1975 dan berkantor di PLN Distribusi Bandung.
Akhirnya John Perkins mengakui semua bahwa dia diutus CIA untuk merusak ekonomi Indonesia melalui "modus" kelistrikan!
Dalam tahap "Conceptual Design" John Perkins merencanakan PLN Jawa-Bali harus di privatisasi/dikuasai swasta terutama AS group, secara "Unbundling" Vertikal, agar terjadi kondisi kompetisi penuh alias "Multy Buyer and Multy Seller" (MBMS).
Baca Juga: Biden Menolak Memberi Jet Tempur F-16 yang Diminta Ukraina
Targetnya, dengan sistem ini, CIA bisa mengkondisikan Pemerintah Indonesia sama sekali tidak bisa mengendalikan kelistrikan dan selanjutnya bisa dijadikan "instrumen politik" untuk kepentingan mereka!
Seperti contoh, terjadi revolusi sosial di Kamerun 1999, yang di awali "chaos" kelistrikan gara2 Kartel Liswas menciptakan "over pricing" sampai 11x lipat saat "peak load" atau beban puncak (antara jam 17.00 - jam 22.00).
Itulah akibat "Conceptual Design" Perkins dengan menciptakan kondisi MBMS System di Jawa - Bali.
Untuk menghindari MBMS sebenarnya di Jawa-Bali bisa dibikin kelistrikan "Island System" seperti Jepang di P. Honzu (analisa teknis Sidang MK 2003). Yaitu proyek Transmisi di Jawa-Bali tidak dibikin dari Anyer (ujung Jawa bagian barat) ke Karangasem (Bali bagian Timur) secara menerus ("Verticaly Integrated System").
Baca Juga: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bersama Grab Bikin Program Numpang Pesona Jogja Istimewa
Tetapi dipisah untuk Jawa-Barat (termasuk DKI) satu System, Jawa Tengah satu System, Jawa Timur satu System , Bali satu System. Paling yang menyatukan (kalau ada) adalah kabel KA Cepat semacam "Maglev" atau "Sinkanzen" (impian Jokowi) yang menjulur dari Jakarta ke Bali.
Dengan "Island System" ini, meskipun pengelolaan kelistrikan oleh swasta , namun Pemerintah relatip masih bisa mengendalikan bahkan masih bisa menerapkan azas manfaat yaitu dengan perhitungan "Benifit Cost Ratio"/BCR dalam operasional kelistrikan.
Atau kelistrikan masih bisa dikendalikan secara Infrastruktur yang merupakan "Public goods" (Komoditas Public). Sehingga secara keseluruhan masih bisa di taruh dibawah management BUMN !
Namun karena para pejabat khususnya yang mengelola kelistrikan tidak memiliki Visi/Ideologi dalam konteks Sektor Energi khususnya Sektor Ketenagalistrikan. Yang ada di kepala mereka hanya berpikir, "Yang penting bisa ikut berbisnis dalam sistem yang ditawarkan asing tersebut!"
Baca Juga: Habib Jafar Beri Penjelasan Tentang Fenomena Pegunungan di Mekkah yang Menghijau
Maka akhirnya pada tahap "Detail Design" pun justru mendorong terciptanya Regulasi/UU Ketenagalistrikan yang menerapkan Ideologi apapun, termasuk Liberal, yang penting menguntungkan diri sendiri! Tidak memikirkan dampak luas rakyat!
Itulah mengapa Dahlan Iskan dalam Sidang MK 2010 berkata, "Untuk mengelola kelistrikan tidak diperlukan UU!". Dan seluruh Ritail PLN khususnya Jawa-Bali dijual, sehingga saat ini terjadilah MBMS yang menguras uang subsidi dari Pemerintah ratusan triliun jumlahnya.
Artinya Dahlan Iskan ini memang hanya mengikut saja konsep orang lain, dan yang penting menguntungkan pribadinya.
Kesimpulan
PLN dan NKRI ini rusak karena para pejabatnya tidak memiliki Visi/Ideologi dengan semangat Etatisme (di sini ada intersection dng "Ta'jul Furudz"/Ideologi Islam).
Baca Juga: CATAT TANGGALNYA, Operasi Keselamatan 2023 Digelar Serentak, Cek Kelengkapan Kendaraan Anda
Dan perlu diketahui bahwa saat ini kondisi lapangan sektor ketenagalistrikan khususnya di Jawa-Bali, sudah dalam keadaan "Unbundling Vertikal" secara total!
Dan sehari hari sudah terjadi kompetisi penuh atau MBMS yang berakibat tarif listrik yang sangat mahal, karena "operating cost" sudah sepenuhnya di tangan Kartel Liswas dengan teknik "Power Wheeling System" yang hanya berdasar atas Kepmen ESDM saja.
Yang semua ini berakibat subsidi listrik yang ratusan triliun pertahun agar harga listrik relatip stabil!
Jakarta, 23 Januari 2023.
(Oleh: Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST. Tulisan sudah diedit oleh OrbitIndonesia.)***