Dengan "Island System" ini, meskipun pengelolaan kelistrikan oleh swasta , namun Pemerintah relatip masih bisa mengendalikan bahkan masih bisa menerapkan azas manfaat yaitu dengan perhitungan "Benifit Cost Ratio"/BCR dalam operasional kelistrikan.

Atau kelistrikan masih bisa dikendalikan secara Infrastruktur yang merupakan "Public goods" (Komoditas Public). Sehingga secara keseluruhan masih bisa di taruh dibawah management BUMN !

Namun karena para pejabat khususnya yang mengelola kelistrikan tidak memiliki Visi/Ideologi dalam konteks Sektor Energi khususnya Sektor Ketenagalistrikan. Yang ada di kepala mereka hanya berpikir, "Yang penting bisa ikut berbisnis dalam sistem yang ditawarkan asing tersebut!"

Baca Juga: Habib Jafar Beri Penjelasan Tentang Fenomena Pegunungan di Mekkah yang Menghijau

Maka akhirnya pada tahap "Detail Design" pun justru mendorong terciptanya Regulasi/UU Ketenagalistrikan yang menerapkan Ideologi apapun, termasuk Liberal, yang penting menguntungkan diri sendiri! Tidak memikirkan dampak luas rakyat!

Itulah mengapa Dahlan Iskan dalam Sidang MK 2010 berkata, "Untuk mengelola kelistrikan tidak diperlukan UU!". Dan seluruh Ritail PLN khususnya Jawa-Bali dijual, sehingga saat ini terjadilah MBMS yang menguras uang subsidi dari Pemerintah ratusan triliun jumlahnya.

Artinya Dahlan Iskan ini memang hanya mengikut saja konsep orang lain, dan yang penting menguntungkan pribadinya.

Kesimpulan

PLN dan NKRI ini rusak karena para pejabatnya tidak memiliki Visi/Ideologi dengan semangat Etatisme (di sini ada intersection dng "Ta'jul Furudz"/Ideologi Islam).

Baca Juga: CATAT TANGGALNYA, Operasi Keselamatan 2023 Digelar Serentak, Cek Kelengkapan Kendaraan Anda