ORBITINDONESIA - Ketika awal Jokowi berkuasa, yang paling berbahaya secara politik adalah sikap Jokowi yang ingin memaksa Freeport mengakhiri Kontrak Kerja dan patuh kepada UU Minerba.

Karena ini menyangkut kepentingan AS yang Lima Presiden sebelumnya tidak mampu menghadapi. Apalagi Jokowi bukan presiden yang pemimpin Partai, yang tentu tidak punya kekuatan terorganisir di akar rumput menahan gejolak serangan politik dalam negeri.

Benarlah. Tahun 2015, Jokowi menghadapi suhu politik yang memanas dengan munculnya skandal “Papa minta saham” yang berkaitan dengan Dirut PT. Freeport Indonesia dan Setya Novanto bersama Murez.

Baca Juga: Jadwal Tayang Film Mangkujiwo 2 di Bioskop XXI Jakarta, 27 Januari 2023

Isi rekaman itu menyeret nama nama mantan presiden sebelumnya yang terlibat dalam konspirasi tingkat tinggi. Setya Novanto lolos dari kasus ini karena dia tidak mau bersaksi atas isi rekaman itu.

Secara tidak langsung Novanto menyelamatkan muka para presiden sebelumnya. Tanpa operasi intelijen asing tidak mungkin rekaman yang sudah setahun lebih muncul lagi ke publik dan membuat gemetar elite politik.

Ini seakan sinyal kepada Jokowi bahwa jangan main main dengan Freeport. Apakah itu cukup? Belum!

Pada bulan Februari 2016, Kapal selam AS berkekuatan nuklir mendekati perairan Indonesia.
Ini provokasi yang berbahaya.

Baca Juga: RENUNGAN: Antara ke Masjid dan ke Bar, Kebaikan Tetap Harus Disampaikan Dengan Baik

Jokowi telah memerintahkan TNI AL harus tanpa ragu menjaga teritori Indonesia. Makanya Tim reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Lettu Laut (P) Asgar Serli bergerak cepat menuju wilayah perairan Nongsa, Batam.

Pusat Penerbangan TNI AL yang bermarkas di Tanjungpinang harus melaksanakan prosedur tetap dalam Standar operasi tempur untuk menjaga teritory Indonesia. Berita ini tidak begitu di perhatikan oleh Publik.