Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, menyebut mayoritas publik masih menginginkan sistem proporsional terbuka, di mana mereka memilih langsung calon anggota legislatif.

“Pada opini publik, klir betul, di atas 70 persen menginginkan pemilihan anggota legislatif itu dipilih langsung oleh masyarakat, bukan oleh partai politik, kita survei di bulan Agustus 2022,” kata dia.

Selain itu, survei SMRC tersebut juga menemukan bahwa masyarakat merasa lebih terwakili oleh individu anggota DPR dan DPRD daripada partai politik.

Baca Juga: Tidak Hanya Tabur Uang, Pria Lain Tampak Selipkan Saweran Di Kerudung Ustadzah yang Sedang Membaca Al Quran

Bicara soal sistem Pemilu, menurutnya tidak ada satu pun sistem yang paling baik dari satu yang lainnya. Proporsional terbuka atau tertutup memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

“Kalau pemilihan tidak langsung (proporsional tertutup) biaya kampanye akan lebih efisien karena fokus pada partai-partai politik, lalu biaya Pemilu akan jauh lebih efisien juga," terangnya.

"Tetapi parpol menjadi sumber masalahnya; kepercayaan publik kepada parpol belum tinggi, dan menurunkan minat masyarakat untuk terlibat dalam politik karena chance mereka untuk terpilih sangat kecil karena tergantung pada elite-elite parpol, susah terjadi kaderisasi secara dinamis,” sambungnya.

Baca Juga: Satrio Arismunandar: Tingkat Toleransi di Indonesia yang Cuma Sekadarnya Harus Ditingkatkan untuk Moderasi Ber

“Dalam sistem terbuka saat ini, semua orang bisa kontestasi, maka itu lebih fair dari sisi pertarungan antar calon, tapi bagi parpol itu ruwet, susah mengontrol orang per orang di Parlemen misalnya, karena dia dinilai lebih representatif menurut konstituen ketimbang parpolnya,” pungkas peraih gelar Ph.D dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat.***