Dr Fadli Zon dari HKTI: Kebijakan Pangan Kita Mestinya Mengutamakan Kesejahteraan Petani, Bukan Konsumen
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Selasa, 03 Januari 2023 14:45 WIB
Menatap tahun baru 2023, dengan jumlah penduduk kurang lebih sebesar 277 juta jiwa, paradigma pangan kita seharusnya telah banyak berubah.
Sesudah era Revolusi Hijau, kebijakan pangan kita mestinya telah bergeser kepada isu-isu lain, seperti soal akses atau pemenuhan kebutuhan gizi, dan bukan lagi hanya berkutat di isu komoditas.
Sayangnya, sejauh ini kita masih saja bergulat dengan isu klasik komoditas, yang menandakan politik dan kebijakan pangan kita sebenarnya tak pernah jauh beranjak.
Di ujung tahun 2022 ini, misalnya, diskusi kebijakan pangan kita masih saja diramaikan oleh isu impor beras, yang dipicu impor 200 ribu ton beras oleh Bulog pada awal bulan ini.
Dalam konteks ekonomi-politik yang luas, kegiatan ekspor dan impor pangan seharusnya merupakan kegiatan perdagangan biasa. Namun, impor beras terus-menerus menjadi isu panas di negeri kita karena memang memiliki sejumlah persoalan.
Pertama, impor beras biasanya dilakukan menjelang atau berdekatan dengan musim panen, sehingga merugikan petani produsen. Seperti impor kali ini, misalnya, yang dilakukan menjelang musim panen raya.
Kedua, Bulog kesannya lebih suka menyerap beras dari pasar dunia ketimbang menyerap beras hasil produksi petani untuk menutupi kebutuhan stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah).
Ini yang membuat keberpihakan Bulog terhadap petani lokal jadi terus-menerus dipertanyakan.