Munahar mengklaim, pihaknya tak akan memakai dana hibah Pemprov untuk pasukan siber. Menurutnya, dana hibah itu bakal digunakan untuk program kerja. Serta, untuk kegiatan operasional MUI DKI.

Tapi Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim, tidak percaya. Ia menuding, MUI DKI membentuk pasukan siber untuk membela Anies. Ini pasti tak lepas dari hibah Pemprov DKI yang nilainya Rp 10,6 miliar itu.

Luqman menyayangkan merosotnya status lembaga MUI DKI Jakarta. MUI DKI telah menjadi subordinat kepentingan politik perorangan, kata Luqman.

Baca Juga: Komnas HAM: Ada Tujuh Pelanggaran HAM di Tragedi Kerusuhan di Kanjuruhan, Simak Poinnya!

Dengan terungkapnya konsolidasi buzzer ini, kubu Anies sebaiknya terus terang saja. Tidak usah mengklaim diri paling benar atau paling suci.

Kita tak bisa melarang Anies membentuk tim buzzer. Tetapi, buzzer tetap harus dikontrol, agar tidak menyebar hoaks.

(Dikutip dari Shelter Civil Society Watch).***