Berkah Perhutanan Sosial
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Senin, 18 Juli 2022 00:27 WIB
![image](https://img.orbitindonesia.com/202312272340161942370654.jpg)
Sudah beberapa tahun program Perhutanan Sosial digulirkan Pemerintah. Target hingga tahun 2024 agar sejumlah 12,7 juta hektar dapat "diberikan" kepada masyarakat sekitar desa hutan, kelihatan akan sulit untuk diwujudkan.
Sebab, berdasarkan data yang ada, hingga kini baru sekitar 5 juta hektar saja yang telah diberikan kepada masyarakat. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun lagi, rasanya sulit untuk mengejar target tersebut.
Perhutanan Sosial, tentu bukan hanya sekedar mengejar target yang sifat nya kuantitatif. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dengan kualitasnya?
Apakah lahan yang sudah diberikan kepada masyarakat desa hutan telah digarap dengan baik? Apakah Perhutanan Sosial telah memiliki Grand Desain yang utuh, holistik dan komprehensif?
Baca Juga: Soekarno: Imperalis dan Kapitalis Itu Harus Diisap jadi Asap dan Debu
Apakah Perhutanan Sosial telah memiliki simpul koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah? Apakah Perhutanan Sosial telah menjadi kepedulian Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)?
Dan yang tak kalah menariknya untuk dicermati bersama adalah apakah dalam perkembangannya Perhutanan Sosial telah mampu menawarkan terobosan cerdas, dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa sekitar hutan?
Suara sumbang soal Perhutanan Sosial, kini mulai mengumandang. Ada informasi, Program Perhutanan Sosial lebih mengedepan sebagai programnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan an sich.
Bahkan ada yang menuding Perhutanan Sosial hanya digarap oleh salah satu Direktorat Jendral saja yang ada di Kemen LHK.