Inilah yang terjadi tatkala Pemerintahan Orde Baru tumbang dan digantikan oleh era Reformasi. Kebijakan, strategi, program dan kegiatan rezim Orde Baru dinilai tidak senafas dengan semangat reformasi.

Program Perhutanan Sosial sendiri, sebetulnya bukan hal yang baru dalam perjalanan pembangunan di negeri ini.

Bedanya, "kemauan politik" Pemerintahan Pak Jokowi terlihat "lebih nyata" dibandingkan dengan yang lain dalam membumikan kemauan politik tersebut ke dalam "tindakan politik" yang diambil nya.

Keberpihakan nyata Presiden Jokowi terhadap pengembangan kebijakan Perhutanan Sosial ini, sungguh menggembirakan.

Baca Juga: Piala Presiden, Aremania: Bawa Piala ke Malang Lagi

Terlebih-lebih ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mampu "menterjemahkan" harapan Presiden Jokowi ke dalam langkah-langkah konkrit di lapangan.

Ini terbukti, hanya dalam beberapa tahun saja telah mampu diberikan lahan sekitar 5 juta hektar kepada sekitar 1 juta Kepala Keluarga.

Fenomena yang Ada

Perhutanan Sosial adalah program harapan yang disiapkan untuk memartabatkan masyarakat sekitar desa hutan. Pemerintah tahu persis, bagaimana sesungguhnya kondisi obyektif masyarakat desa hutan.

Umumnya mereka hidup memprihatinkan dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Jerat kesengsaraan masih belum mampu terlepas dari kehidupan kesehariannya.