Oleh: Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

ORBITINDONESIA - Data terbaru menggambarkan, hingga kini dari target 12,7 juta hektar lahan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam program Perhutanan Sosial, ternyata baru sekitar 5 juta hekar saja yang dapat dilaksanakan.

Sisanya, sekitar 7,7 juta hektar, masih harus digarap dan diselesailan, seiring dengan perjalanan waktu.

Catatan kritis nya adalah apakah dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan kita akan mampu merampungkan target yang ditetapkan atau tidak, di mana jika mencermati fenomena yang ada, maka target 12,7 juta ton, baru akan terwujud di era Presiden baru yang menggantikan Pak Jokowi.

 Baca Juga: Viral Kisah Pasutri yang Gemar Bagikan Ikan Gabus ke Orang Lain, Kini Istri Sakit

Yang perlu dicatat, problem nya, tentu tidak sesederhana itu.

Soal ini akan menjadi rumit, manakala Presiden yang dipilih rakyat dalam Pemilihan Umum Presiden 2024 adalah sosok yang kurang menyukai program Perhutanan Sosial.

Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan fenomena setiap ganti pemimpin harus berganti kebijakan. Pemimpin baru perlu tampil beda dengan pemimpin sebelumnya.

Lebih parah lagi, jika rezim baru yang berkuasa, menganggap program di masa sebelumnya dinilai tidak sejalan dengan spirit kepemimpinan yang baru.

 Baca Juga: Pencegahan dan Penanganan Bagi Pasangan Muda yang Radikal

Inilah yang terjadi tatkala Pemerintahan Orde Baru tumbang dan digantikan oleh era Reformasi. Kebijakan, strategi, program dan kegiatan rezim Orde Baru dinilai tidak senafas dengan semangat reformasi.

Program Perhutanan Sosial sendiri, sebetulnya bukan hal yang baru dalam perjalanan pembangunan di negeri ini.

Bedanya, "kemauan politik" Pemerintahan Pak Jokowi terlihat "lebih nyata" dibandingkan dengan yang lain dalam membumikan kemauan politik tersebut ke dalam "tindakan politik" yang diambil nya.

Keberpihakan nyata Presiden Jokowi terhadap pengembangan kebijakan Perhutanan Sosial ini, sungguh menggembirakan.

Baca Juga: Piala Presiden, Aremania: Bawa Piala ke Malang Lagi

Terlebih-lebih ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mampu "menterjemahkan" harapan Presiden Jokowi ke dalam langkah-langkah konkrit di lapangan.

Ini terbukti, hanya dalam beberapa tahun saja telah mampu diberikan lahan sekitar 5 juta hektar kepada sekitar 1 juta Kepala Keluarga.

Fenomena yang Ada

Perhutanan Sosial adalah program harapan yang disiapkan untuk memartabatkan masyarakat sekitar desa hutan. Pemerintah tahu persis, bagaimana sesungguhnya kondisi obyektif masyarakat desa hutan.

Umumnya mereka hidup memprihatinkan dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Jerat kesengsaraan masih belum mampu terlepas dari kehidupan kesehariannya.

 Baca Juga: Persija Jakarta Tampilkan Permainan Efisien, Hanno Behrens, Ondrej Kudela, dan Michael Krmencik Idola Baru

Sudah beberapa tahun program Perhutanan Sosial digulirkan Pemerintah. Target hingga tahun 2024 agar sejumlah 12,7 juta hektar dapat "diberikan" kepada masyarakat sekitar desa hutan, kelihatan akan sulit untuk diwujudkan.

Sebab, berdasarkan data yang ada, hingga kini baru sekitar 5 juta hektar saja yang telah diberikan kepada masyarakat. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun lagi, rasanya sulit untuk mengejar target tersebut.

Perhutanan Sosial, tentu bukan hanya sekedar mengejar target yang sifat nya kuantitatif. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dengan kualitasnya?

Apakah lahan yang sudah diberikan kepada masyarakat desa hutan telah digarap dengan baik? Apakah Perhutanan Sosial telah memiliki Grand Desain yang utuh, holistik dan komprehensif?

 Baca Juga: Soekarno: Imperalis dan Kapitalis Itu Harus Diisap jadi Asap dan Debu

Apakah Perhutanan Sosial telah memiliki simpul koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah? Apakah Perhutanan Sosial telah menjadi kepedulian Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)?

Dan yang tak kalah menariknya untuk dicermati bersama adalah apakah dalam perkembangannya Perhutanan Sosial telah mampu menawarkan terobosan cerdas, dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa sekitar hutan?

Suara sumbang soal Perhutanan Sosial, kini mulai mengumandang. Ada informasi, Program Perhutanan Sosial lebih mengedepan sebagai programnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan an sich.

Bahkan ada yang menuding Perhutanan Sosial hanya digarap oleh salah satu Direktorat Jendral saja yang ada di Kemen LHK.

 Baca Juga: Duda Keren dari Saudi Arabia Ini Bercerai Karena Istrinya Tidak Bisa Memasak, Netizen: Masya Allah Gantengnya

Ini yang menyedihkan, karena hal tersebut akan berkaitan dengan "mind-set" para pengambil kebijakan program Perhutanan Sosial itu sendiri. Anggapan ini, sekarang sudah bergeser.

Bappenas dan Kemendagri, tampak sudah mulai ikut terlibat aktif dalam merencanakan dan melahirkan regulasi dalam rangka mewujudkan Program Perhutanan Sosial yang berkualitas. Begitu pun dengan keterlibatan pentahelix di lapangan.

Perhutanan Sosial seharusnya dipersepsikan sebagai program yang sifatnya multi-sektor dan bukan program sektoral.

Program multi-sektor sepantasnya digarap oleh berbagai Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam program ini, mulai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasinya.

 Baca Juga: Piala Presiden: Borneo FC Melawan Arema FC Disiarkan Langsung Indosiar Minggu Malam Ini

Program multi-sektor juga butuh sinergitas dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan. Lebih jauhnya lagi, program multi-sektor adalah program bersama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media.

Catatan Akhir

Apa pun yang menjadi akar persoalan yang wajib dihadapi dan semangat yang ingin diraihnya, ukuran keberhasilan Program Perhutanan Sosial, tentu tidak dinilai dari banyaknya lahan yang diberikan kepada masyarakat.

Namun yang lebih diutamakan adalah apakah lahan yang telah diberikannya itu mampu digarap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Atas hal yang demikian, wajar bila Program Perhutanan Sosial ke depan lebih diarahkan untuk memartabatkan masyarakat yang berada di sekitar desa hutan.

Baca Juga: Serangan Rudal Rusia ke Pabrik Roket Luar Angkasa Ukraina di Dnipro Tewaskan Tiga Orang 

Perhutanan Sosial merupakan program yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan. Dengan tujuan pokok nya meningkatan kesejahteraan masyarakat, Perhutanan Sosial patut didukung oleh segenap warga bangsa.

Namun begitu, perlu diingat, Perhutanan Sosial juga merupakan langkah nyata untuk memartabatkan manusia. Itu sebabnya, posisi masyarakat yang berada di sekitar desa hutan, harus menjadi titik kuat pelaksanaannya.

Semoga Perhutanan Sosial mampu memberi berkah kehidupan bagi generasi mendatang. ***